TRP
Moratorium Reklamasi Diharapkan Beri Kepastian
20 April 2016 \\ \\ 332

Wapres: Harus Terbuka

JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung moratorium reklamasi Teluk Jakarta untuk menuntaskan semua persoalan yang ada. Meski demikian, ia mengingatkan komite gabungan bekerja cepat dan terbuka agar ada kepastian hukum dan berinvestasi dalam setiap persoalan pembangunan.

”Ya, (komite gabungan) harus sesegera mungkin bekerja agar semua pihak segera mendapatkan jawaban dan kepastian dari setiap persoalan yang ada,” kata Kalla saat dihubungi Kompas, Selasa (19/4) malam. Kemarin, Wakil Presiden (Wapres) secara bergantian menerima Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Pertemuan Wapres dengan ketiga menteri tersebut diwarnai pembahasan perkembangan terakhir soal reklamasi Teluk Jakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya, Senin (18/4) petang, rapat koordinasi yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri LHK, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi, serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memutuskan menghentikan sementara reklamasi Teluk Jakarta. Keputusan diambil untuk memastikan manfaat reklamasi bagi semua pihak.

Menurut Wapres, saat ini, semua pihak menunggu hasil kajian dan evaluasi komite gabungan yang telah dibentuk untuk menyelaraskan aturan yang kurang dan tidak jelas, melengkapi persyaratan yang ada serta menunggu hasil audit lingkungan.

Harapan senada diungkapkan pihak penggugat reklamasi dan para pengusaha pengembang pelaksana reklamasi di Teluk Jakarta.

Dalam jumpa pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta Pusat, Selasa, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengatakan, moratorium reklamasi Teluk Jakarta hanya akan menjadi keputusan politis yang tidak efektif jika hanya untuk menyelesaikan persoalan administrasi dan perizinan.

Koalisi ini berisi perwakilan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, antara lain Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Solidaritas Perempuan Indonesia, dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Kuasa hukum KNTI, Martin Hadiwinata, mengatakan, moratorium ini menjadi kesempatan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengkaji ulang administrasi dan dampak reklamasi. Jika terbukti ada pelanggaran, pemerintah harus berani menjatuhkan sanksi.

Akan tetapi, pemerintah juga harus memperbaiki sumber kehidupan masyarakat pesisir. Selain itu, proses moratorium yang dilakukan komite gabungan juga harus terbuka, dengan memublikasi semua tahap pelaksanaan pengkajian agar dapat diakses warga.

”Jangan sampai komite khusus nanti dijadikan kambing hitam oleh pemerintah saat hasil kajian, misalnya, memutuskan reklamasi Teluk Jakarta dapat kembali dilanjutkan,” ujar Martin.

Dari sisi pengembang, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Realestat Indonesia Eddy Hussy mengatakan, pihaknya akan mengikuti keputusan moratorium reklamasi guna melakukan evaluasi. Meski demikian, pihaknya berharap moratorium tak berkepanjangan guna memberikan kepastian bagi investor.

Secara terpisah, Presiden Komisaris PT Agung Podomoro Land (APL) Cosmas Batubara mengatakan, pihaknya tunduk kepada keputusan pemerintah. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa investasi yang telah dikeluarkan juga sudah besar.

”Sebagai pengusaha, kami tak bisa keluar dari keputusan pemerintah. Namun, persoalan reklamasi perlu ditangani secara profesional, bukan emosional,” ujarnya. APL melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudra, saat ini tengah membangun Pulau G, salah satu dari 17 pulau reklamasi yang akan dibangun di Teluk Jakarta.

Masih berlanjut

Pantauan di Ancol, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tak terlihat adanya proses pengerjaan pulau, seperti terpantau Selasa siang. Tongkang berisi pasir ”terparkir” tak jauh dari pesisir dan tanggul dari batu sepanjang sekitar 200 meter di bagian barat kawasan wisata Ancol dekat Dermaga Pantai Marina. Di sekitar tanggul terdapat selang-selang putih, yang biasanya digunakan sebelum pengurukan pulau dilakukan. Ini adalah bagian dari proses pembangunan Pulau K seluas 32 hektar.

Di sisi timur, tak jauh dari Ancol Mall, terlihat tongkang berisi pasir. Timbunan pasir terlihat di bagian ini, yang menjorok ke laut sekitar 50 meter.

Corporate Secretary PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) Ellen Gaby Tulangow mengatakan, di Ancol, ada dua reklamasi yang dilakukan. Pertama adalah reklamasi Pulau K, yang baru pada tahap pengerjaan tanggul.

Kedua adalah proyek pembuangan sedimentasi hasil pengerukan sungai-sungai di Jakarta. Dalam data yang ada, pengurukan lumpur ini masuk dalam proyek Pulau L, yang konsesinya dipegang PT PJA.

Menurut Gaby, pihaknya belum tahu banyak terkait kelanjutan proyek pengurukan lumpur tersebut. ”Untuk reklamasi, kami pastinya ikut aturan yang ada,” kata Gaby.

Sementara pembangunan di Pulau C dan D, yang dikembangkan PT Kapuk Naga Indah— anak usaha Agung Sedayu Group, tetap berlanjut.

Di Pulau G, di kawasan Muara Angke, pembangunan juga tetap berlangsung. Alat berat, tongkang, dan mesin penguruk lumpur tetap beroperasi seperti biasa. Corporate Secretary APL, induk perusahaan pengembang Pulau G, Justini Omas, mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum menerima surat resmi untuk penghentian sementara proyek reklamasi.

Selain pulau-pulau yang akan digunakan untuk kegiatan komersial tersebut, ada juga Pulau N di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, juga terus dikerjakan. Akan tetapi, menurut Menteri Perhubungan Jonan, pembangunan Pulau N yang merupakan bagian dari rencana perluasan Pelabuhan Tanjung Priok itu telah mendapat izin khusus.

Pembangunan pelabuhan itu tetap jalan. Izin sudah dikeluarkan,” kata Jonan, saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas, Selasa siang.

Hal tersebut diakui Kalla. Menurut Kalla, reklamasi yang sudah mengantongi izin karena dikeluarkan untuk kepentingan umum dan nasional harus tetap jalan.

”Kalau (untuk) perluasan Pelabuhan Tanjung Priok tentu jalan terus. Kan, Pelindo sudah mengantongi izin (sejak) lama, dan itu untuk kepentingan umum dan nasional. Tak masalah. Yang masalah (yang) untuk kepentingan segelintir swasta dan komersial. Tentu dihentikan sementara semuanya,” ujar Kalla. (ART/MKN/HLN/JAL/LKT/AHA/NDY/SON/HAR/C06)

Sumber: Kompas | 20 April 2016

Berikan komentar.