TRP
Pelayanan Pertanahan Berbasis Digital
20 April 2016 \\ \\ 319

TANGERANG SELATAN — Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama Pemerintah Kota Tangerang Selatan meluncurkan pelayanan pertanahan berbasis digital, Rabu (20/4).

Pelayanan ini memungkinkan sertifikat tanah terintegrasi dengan data-data kependudukan sehingga akan memudahkan pencarian informasi.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dedi Rafidi, Selasa, mengatakan, peluncuran diadakan di Universitas Terbuka seusai pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel 2016-2021 di Serang. Menurut rencana, peluncuran itu akan dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.

"Sertifikat digital ini intinya mengintegrasikan semua data administrasi dan kependudukan yang ada. Jadi, akan diketahui, status tanah ini sudah bersertifikat atau belum, apakah sebidang tanah ini sudah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) atau belum, termasuk siapa pemiliknya, apakah pemiliknya termasuk warga miskin, dan sebagainya," tutur Dedi.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan Alen Saputra mengungkapkan, kerja sama antara BPN dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan ini akan mendata ulang seluruh status tanah yang ada, termasuk bukti sertifikat, data IMB, dan rekening listrik. Nantinya, data itu akan dengan mudah dicek dalam jaringan (daring) di kantor BPN.

Alen menyebutkan, kerja sama dengan Pemkot Tangsel sebelumnya telah berjalan selama enam bulan terakhir, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) daring. Dengan BPHTB daring, warga membayar BPHTB di bank yang telah bekerja sama, kemudian dapat langsung dicek statusnya, sudah terbayarkan atau belum.

"Ini untuk menghindari banyaknya pemalsuan BPHTB. Kadang-kadang, ada orang yang merasa sudah membayar melalui pihak lain, tetapi ternyata tidak dibayarkan. Selama ini banyak terjadi kasus seperti itu. Dengan sistem online ini, warga dapat langsung memeriksa status pembayarannya," kata Alen.

Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan Kecamatan Ciputat. Selama tiga minggu terakhir, warga dapat mengakses pelayanan pertanahan, seperti pengurusan sertifikat dan konsultasi, di kantor Kecamatan Ciputat.

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan, basis data kependudukan yang sudah ada di Tangerang Selatan tidak hanya digunakan untuk data KTP, tetapi juga terintegrasi dengan layanan lain, termasuk pertanahan. Sidik jari yang direkam dalam KTP juga akan digunakan untuk mengakses berbagai pelayanan.

"Jadi, ketika kita memasukkan nama warga, di sana akan tampak riwayatnya lengkap, termasuk kepemilikan lahan. Kalau sebelumnya, kan, sulit karena harus dicek satu-satu ke lapangan dulu," tutur Airin.

Pelayanan ini merupakan bagian dari keinginan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mewujudkan kota cerdas. Sebelumnya, pelayanan puskesmas juga sudah diterapkan secara daring sehingga pasien atau pihak yang diberi kuasa bisa mendapatkan hasil rekam medis di mana pun.

Airin juga merencanakan pelayanan publik bisa diterapkan di tingkat kelurahan dan kecamatan sehingga memudahkan warga. (PIN/UTI)

Sumber: Kompas | 20 April 2016

Berikan komentar.