TRP
Reklamasi Teluk Jakarta-Moratorium untuk Evaluasi Menyeluruh
20 April 2016 \\ \\ 393

JAKARTA — Polemik terkait reklamasi Teluk Jakarta memasuki babak baru setelah pemerintah sepakat melakukan moratorium. Tidak hanya itu, pemerintah, melalui komite gabungan, juga akan melakukan penyelarasan aturan, evaluasi syarat-syarat, hingga audit lingkungan. Hasil yang dikeluarkan diharapkan menjadi acuan bagi reklamasi lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

”Agar semua pihak bisa mendapatkan manfaat, kami meminta untuk sementara dihentikan, atau moratorium pembangunan reklamasi Teluk Jakarta, sampai semua persyaratan terpenuhi,” kata Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Senin (18/4), selepas rapat koordinasi di kantornya.

Hadir dalam rapat tersebutMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Rapat berlangsung lebih dari satu jam.

Untuk melakukan evaluasi tersebut, lanjut Rizal, pemerintah membentuk komite gabungan lintas kementerian dan instansi. Komite itu, antara lain, akan beranggotakan dua direktur jenderal (dirjen) dan dua direktur dari Kementerian LHK, dua dirjen dan dua direktur dari KKP, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Sekretaris Kabinet, deputi Kemenko Maritim dan Sumber Daya, dan perwakilan Pemprov DKI Jakarta. Menurut rencana, tim bekerja Kamis (21/4) mendatang.

Kemenko Maritim dan Sumber Daya juga akan mengeluarkan surat keputusan terkait perintah moratorium reklamasi di Teluk Jakarta ini.

Menurut Rizal, reklamasi Teluk Jakarta merupakan salah satu pilihan dalam pembangunan yang memiliki manfaat. Akan tetapi, risiko reklamasi juga harus dilihat dan diusahakan seminimal mungkin.

Terkait adanya wacana bahwa keputusan pemerintah ini akan digugat pengembang, Rizal memastikan semuanya tetap sesuai undang-undang sehingga pemerintah tak takut untuk digugat.

Basuki sambut baik

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyambut baik keputusan pemerintah pusat ini. Dengan begitu, polemik terkait reklamasi Teluk Jakarta bisa diselesaikan. ”Yang penting reklamasi itu bukan hal yang terlarang. Selain itu, semuanya sepakat bahwa izin ada di Gubernur, hanya aturannya yang ditafsirkan tumpang tindih. Reklamasi pulau tak akan dihentikan selamanya,” kata Basuki selepas konferensi pers.

Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan, pihaknya menekankan dua hal terkait reklamasi ini. Pertama soal analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang belum lengkap karena selama ini dibuat hanya per pulau. ”Amdalnya harus secara keseluruhan. Dan yang kedua adalah audit lingkungan, sekaligus penegakan hukum,” ujarnya.

Menurut Siti, evaluasi reklamasi Teluk Jakarta ini akan berdampak terhadap proyek reklamasi lain di seluruh Indonesia. Format yang akan dikeluarkan tim nantinya diharapkan menjadi standar bagi setiap proses reklamasi.

Mempelajari dulu

Terkait keputusan moratorium ini, salah satu wakil pengembang, Justini Omas, selaku Corporate Secretary Agung Podomoro Land (APL), menyampaikan, pihaknya akan mempelajari dan membahas hal ini lebih dulu di internal perusahaan. ”Kami juga baru tahu hal ini dari media. Sampai saat ini kami belum mendapat surat resmi untuk penghentian proyek,” ucapnya melalui layanan pesan singkat.

Anak perusahaan APL, PT Muara Wisesa Samudra, saat ini, tengah membangun Pulau G di dekat Muara Angke, Jakarta Utara. Saat ditanya terkait kemungkinan mengajukan gugatan, Justini tak mau berpolemik.

Berdasarkan pantauan Kompas, Minggu (17/4), daratan Pulau G telah terbentuk sekitar 18 persen dari total rencana pulau seluas 161 hektar.

Selain Pulau G, juga sudah terbentuk Pulau C dan D yang masih menyatu di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Pengembang Pulau C dan D adalah PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Grup Agung Sedayu.

Di lepas pantai Ancol juga tengah dikerjakan Pulau K yang dibangun oleh PT Pembangunan Jaya Ancol. Lebih ke timur lagi tengah dibangun Pulau N oleh anak perusahaan PT Pelindo II yang akan digunakan sebagai Pelabuhan Tanjung Priok Baru. Salah satu badan usaha milik daerah DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo, juga telah memegang dua konsesi untuk membangun Pulau F dan O.

Reklamasi Teluk Jakarta menuai polemik panjang sejak keluar Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. (JAL/ICH)

Sumber: Kompas | 19 April 2016

Berikan komentar.