TRP
Reklamasi-Pemerintah Urai Kompleksitas Aturan
18 April 2016 \\ \\ 289

JAKARTA — Pemerintah pusat saat ini sedang mengurai kompleksitas aturan terkait reklamasi sehingga dapat dipakai sebagai dasar proyek reklamasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kini meneliti satu per satu dokumen analisis mengenai dampak lingkungan proyek di Teluk Jakarta itu.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (17/4), kompleksitas yang dimaksud terjadi sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang ditandatangani Presiden Soeharto. Pasal 4 ketentuan itu mengatur wewenang dan tanggung jawab reklamasi pantura (Teluk Jakarta) yang berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Meski demikian, pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, menurut Siti, kewenangan izin reklamasi ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal itu dipertegas dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. ”Jadi, kami akan masuk pada penyempurnaan substansi renstra (rencana strategis) dan zonasi dalam bentuk perda tata ruang yang harus dirapikan rancangannya dan telah didiskusikan dengan pusat,” kata Siti.

Jika semua syarat terpenuhi, rancangan perda dapat disahkan DPRD, sedangkan izin reklamasi dapat diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. ”Urut-urutannya seperti itu. Tanpa raperda, tidak bisa jalan proyeknya,” katanya.

Sejauh ini, Siti mengatakan, dirinya belum pernah melihat dokumen Raperda Zonasi dan Tata Ruang dari Pemprov DKI Jakarta. Senin (18/4) ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan menghadiri pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan, dan Gubernur DKI Jakarta.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pada prinsipnya keputusan pemerintah mesti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. ”Kami baru diskusi mengenai hal itu tadi dengan Menteri (LHK). Sebaiknya, penilaian reklamasi Teluk Jakarta sesuai undang-undang yang ada,” kata Kalla.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik mengatakan, sesuai arahan pusat, Pemprov DKI Jakarta sepatutnya memberikan arahan penghentian aktivitas reklamasi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengatakan, dirinya sudah berdialog dengan Presiden Joko Widodo. Secara prinsip, Presiden tidak masalah dengan reklamasi. Yang penting, jangan merusak lingkungan dan menyebabkan banjir.

Basuki mengingatkan, penghentian reklamasi merugikan DKI dan industri properti. Potensi pendapatan daerah hilang. Pengembang juga tidak bisa mengurus IMB dan tak bisa menjual unit properti di lahan reklamasi. Padahal, jika pengembang melakukan penjualan, pemerintah juga akan mendapatkan pendapatan. (NDY/JAL)

Sumber: Kompas | 18 April 2016

Berikan komentar.