TRP
Perkuat Regulasi Moratorium
18 April 2016 \\ \\ 271

Seluruh Hutan yang Tersisa Perlu Dilindungi

JAKARTA — Rencana Presiden Joko Widodo menghentikan sementara atau moratorium perkebunan kelapa sawit dan tambang disambut positif pegiat lingkungan. Agar efektif, Istana diminta belajar dari pengalaman penerapan moratorium izin kehutanan sejak 2011 yang hanya sedikit menekan deforestasi dan degradasi lahan.

Bahkan, sejumlah temuan menunjukkan, Instruksi Presiden tentang Moratorium Izin Kehutanan yang berlangsung dua tahunan itu terkesan dimanfaatkan celahnya bagi konversi hutan. Misalnya, pengusaha dan penerbit izin berlindung di balik celah pengecualian moratorium pada izin yang diterbitkan sebelumnya, seperti izin prinsip dan lokasi.

Peta Indikatif Penundaan Penerbitan Izin Baru yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap enam bulan sekali pun cenderung terjadi pengurangan kawasan hutan. Dalihnya, menurut verifikasi di lapangan, untuk kawasan itu telah terbit izin hak guna usaha (HGU) atau perkebunan dari pemerintah daerah atau Badan Pertanahan Nasional.

"Moratorium itu jangan ada pengecualian karena akan menjebak pemerintah sendiri. Instruksi moratorium ini semestinya berlaku juga terhadap izin yang masih berstatus izin prinsip atau izin lokasi agar jadi momentum atau titik balik perbaikan lingkungan di Indonesia," kata Zenzi Suhadi, Manajer Advokasi Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Minggu (17/4), di Jakarta.

Jika izin prinsip tambang atau izin lokasi perkebunan masih diproses untuk ditingkatkan, moratorium tak akan efektif. Hal itu karena daratan Indonesia sudah dibagi habis dalam bentuk izin dengan berbagai status tingkatan izin. Misalnya, Kalimantan yang memiliki luas daratan 53 juta hektar, sekitar 47 juta hektar di antaranya telah dibebani izin.

"Kalau moratorium ini berlaku terhadap wilayah dan proses, maka beban izin di Kalimantan atau ancaman deforestasi dapat dikurangi, berapa selisihnya dari 47 juta hektar yang telah ada. Itulah jasa baik Presiden Jokowi terhadap lingkungan Kalimantan, begitu juga di pulau-pulau lain," ujarnya.

Perluas cakupan

Secara terpisah, Kepala Greenpeace untuk kampanye global hutan Indonesia, Kiki Taufik, berharap, pernyataan moratorium sawit dan tambang oleh Presiden Joko Widodo memperluas cakupan kebijakan moratorium sebelumnya. Moratorium izin sejak 2011 hanya mencakup izin-izin pada hutan primer dan gambut.

"Masih banyak wilayah hutan yang masuk dalam konsesi saat ini, jadi akhir dari ekspansi kelapa sawit harus melindungi seluruh hutan yang tersisa di mana pun berada, termasuk di dalam konsesi," katanya.

Sayangnya, pengumuman moratorium oleh Presiden Joko Widodo saat seremoni di Kepulauan Seribu, 14 April 2016 (Kompas, 15/4), tidak memperjelas lebih rinci rencana tersebut. Dalam situs resmi Sekretariat Negara, 14 April 2016, pun tidak dicantumkan kejelasan detail rencana itu.

"Pengumuman kemarin tidak memperjelas apakah moratorium akan diterapkan di konsesi yang belum ditanam. Sebab, banyak perusahaan memiliki komitmen nol deforestasi," ujarnya.

Greenpeace juga berharap pengumuman Presiden Jokowi atas moratorium izin pertambangan bisa secepatnya dituangkan dalam bentuk peraturan presiden berkekuatan hukum mengikat. Sebab, jika masih dalam format instruksi presiden seperti beberapa tahun lalu, hal itu tak memiliki sanksi hukum bagi pelanggarnya.

Terkait moratorium izin pertambangan, Hindun Mulaika, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, mengatakan, sejak beberapa tahun lalu, izin pertambangan diperoleh secara mudah. Penerbitan izin pertambangan itu tanpa mempertimbangkan dampak permanen kerusakan lingkungan.

"Di Kalimantan Timur, luasan areal pertambangan mencapai 75 persen dari luas provinsi. Hasil Korsup (Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi) Minerba (Mineral dan Batubara) menyimpulkan, terdapat 3.966 izin usaha pertambangan masih berstatus non clean and clear (bermasalah)," ujarnya menegaskan. (ICH)

Sumber: Kompas | 18 April 2016

Berikan komentar.