TRP
Pemerintah Pusat Rekomendasikan Penghentian Reklamasi
18 April 2016 \\ \\ 458

JAKARTA — Pemerintah pusat berupaya mengurai masalah reklamasi di Teluk Jakarta. Setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan keputusan menteri tentang langkah-langkah penyelesaian reklamasi pantai utara Jakarta dari sisi lingkungan, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara proses reklamasi hingga seluruh ketentuan yang diamanatkan undang-undang telah dipenuhi.

Rekomendasi itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat jumpa pers di rumah dinasnya di Jakarta Selatan, Jumat (15/4).

Susi menekankan peraturan daerah zonasi wilayah pesisir harus diselesaikan lebih dahulu sebelum reklamasi dilanjutkan. Zonasi ini penting guna menjamin nelayan tetap mempunyai akses di Teluk Jakarta sehingga tak kehilangan mata pencarian.

Beberapa hari sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) 301/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Langkah-langkah Penyelesaian Reklamasi Pantai Utara Jakarta dalam Perspektif Lingkungan pada 12 April 2016.

Pada Kamis (14/4), di sela-sela peringatan Hari Hutan Internasional di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Siti Nurbaya mengatakan, ada dua aspek yang ingin diurai terkait reklamasi di Teluk Jakarta, yaitu masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan perizinan.

Kajian itu melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota/Kabupaten Tangerang, Kota/Kabupaten Bekasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Dalam Negeri, termasuk pihak pengembang. Kementerian LHK pun telah menerima dokumen amdal dari perusahaan pengembang.

Dalam perspektif lingkungan, menurut Siti, persoalan reklamasi di Teluk Jakarta bukan hanya masalah DKI Jakarta, melainkan juga perlu dibicarakan di tingkat nasional. Salah satu sebabnya adalah keberadaan pulau di sisi paling barat dan sisi paling timur yang masuk ke wilayah Provinsi Banten dan Jawa Barat.

Menurut rencana, tim Kementerian LHK, Sabtu ini, akan ke lapangan untuk mengobservasi kondisi lapangan. ”Hari Minggu kami adakan rapat dan menyusun laporan dan hari Senin dilaporkan ke DPR,” katanya.

Susi menambahkan, rekomendasi penghentian sementara reklamasi ini merupakan satu dari delapan poin rekomendasi resmi yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait reklamasi di Teluk Jakarta.

Tak ada larangan

Menurut Susi, tidak ada larangan untuk reklamasi.. Apalagi, ini merupakan program pembangunan nasional yang penting untuk memperluas daratan Jakarta yang kian sempit.

Penundaan ini dilakukan untuk membenahi permasalahan yang ada agar reklamasi tak justru merugikan masyarakat umum dan merusak lingkungan.

Susi mengatakan, setelah mengkaji sejumlah UU dan peraturan, KKP memandang reklamasi di Teluk Jakarta tetap menjadi wewenang Gubernur DKI. Namun, reklamasi ini tetap membutuhkan rekomendasi KKP dan peraturan daerah zonasi wilayah pesisir.

Faktanya, menurut Susi, reklamasi sudah dilakukan Pemprov DKI tanpa ada rekomendasi KKP ataupun perda zonasi tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, terhitung sejak 7 April, rapat gabungan pimpinan DPRD DKI Jakarta memutuskan menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta.

Pembahasan dihentikan pasca penangkapan salah satu anggota Badan Legislatif DPRD DKI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus suap terkait rencana perda tersebut.

KKP dan Kementerian LHK akan segera menggelar pertemuan dengan Pemprov DKI untuk membahas reklamasi ini. Secara khusus, KKP akan memberikan panduan teknis mengenai pelaksanaan reklamasi.

Duduk bersama

Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, Jumat, mengatakan, terkait permintaan Komisi IV DPR dan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan moratorium reklamasi, dirinya mengaku setuju.

”Ya sudah, kita ikuti. Lebih baik distop dulu. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama, mengkaji amdal. Betul-betul harus clear supaya tak ada silang pendapat, termasuk menyamakan persepsi tentang aturan,” ujar Djarot.

Dengan belum adanya perda tentang reklamasi, pengembang juga tentu ragu-ragu melanjutkan pembangunan.

Selain itu, juga belum ada dasar hukum pengurusan IMB atau pun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). ”Menunggu dululah,” ujar Djarot.

Respons Gubernur DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pada hari yang sama, mengatakan, dirinya sudah berdialog dengan Presiden Joko Widodo mengenai reklamasi. Secara prinsip, Presiden tak masalah dengan reklamasi. Yang penting, reklamasi jangan merusak lingkungan dan menyebabkan banjir.

Sehari sebelumnya, saat ditanya tentang mandeknya pembahasan raperda tentang reklamasi, Basuki mengatakan, jelas hal itu merugikan DKI Jakarta dan industri properti. Kerugian itu berasal dari hilangnya potensi pendapatan daerah.

Pengembang juga menjadi tak bisa mengurus IMB dan tak bisa melakukan penjualan unit properti di lahan reklamasi. Padahal, menurut Basuki, jika pengembang bisa mengurus IMB dan melakukan penjualan, pemerintah juga akan mendapatkan pendapatan. (NDY/JAL/IRE/HLN/ICH/C07)

Sumber: Kompas | 16 April 2016

Berikan komentar.