TRP
Izin Usaha Pertambangan dan Kebun Sawit Terus Ditata
18 April 2016 \\ \\ 516

JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertekad terus menata tata kelola izin usaha pertambangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan niat pemerintah menetapkan moratorium izin penambangan. Pelaku usaha di sektor pertambangan pun mendukung rencana pemerintah itu.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko, Jumat (15/4), di Jakarta, mengatakan, saat ini penataan izin usaha pertambangan (IUP) terus berlangsung. Salah satunya terkait pemberian status bersih tanpa masalah (clear and clean/CNC). "Sejak penertiban IUP yang belum ber-CNC, pemerintah sudah menghentikan pemberian izin-izin baru. Saat ini, baru 6.365 IUP yang berstatus CNC dari 10.000-an IUP di Indonesia," kata Sujatmiko.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Damanik mendukung rencana moratorium izin pertambangan itu. Namun, ia meminta pemerintah tertib dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW). "Sebagian besar kabupaten di Indonesia belum memiliki peraturan daerah soal RTRW. Hal itu yang menyebabkan karut-marutnya pemberian izin usaha pertambangan. Tumpang tindih dengan lahan konservasi atau lahan yang peruntukannya bukan untuk pertambangan," tutur Ladjiman.

Kejelasan lahan

Bersama moratorium izin tambang, pemerintah juga berencana menetapkan moratorium lahan kebun kelapa sawit. Terkait itu, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Fadhil Hasan mengatakan, para pelaku usaha masih menunggu kejelasan rencana tersebut secara lebih teknis. "Belum begitu jelas. Maksudnya selama ini sawit sudah dimoratorium di kawasan APL (area penggunaan lain), HPK (hutan produksi konservasi) yang masih ada kawasan hutannya. Juga di hutan primer dan lahan gambut," kata Fadhil.

Secara terpisah, Ketua Umum Badan Eksekutif Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) Agus Pakpahan mengatakan, sekalipun harga CPO di pasar dunia terus menurun, kenyataannya lahan perkebunan sawit terus bertambah. Salah satu caranya, melalui pemanfaatan lahan hak guna usaha dengan nilai sewa rendah.

Terkait dengan pengaturan lahan kebun, Kementerian Kehutanan akan menerbitkan peraturan menteri sebagai pedoman penetapan alokasi ruang budidaya kelapa sawit. Nantinya, aturan itu akan mengatur di lahan mana petani dan perusahaan bisa menanam kelapa sawit.

Kepala Subdirektorat Tanaman Kelapa Sawit Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Galih Surti mengatakan, aturan itu kini sedang dalam koordinasi lintas kementerian. (DEA/APO/MAS)

Sumber: Kompas | 16 April 2016

Berikan komentar.