TRP
Kebijakan Pertanahan DIY Dipersoalkan
15 April 2016 \\ \\ 402

Pelarangan Penguasaan Mengacu Instruksi Kepala Daerah

YOGYAKARTA — Kebijakan pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang melarang warga nonpribumi memiliki tanah kembali dipersoalkan. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY menerima pengaduan dari seorang warga yang tidak dilayani saat mengurus sertifikat.

Warga tersebut tidak bisa mendapat sertifikat hak milik atas tanah yang ia beli karena warga tersebut merupakan keturunan Tionghoa.

"Kami menerima laporan tentang seorang warga keturunan Tionghoa yang ditolak saat mengurus sertifikat hak milik atas dua bidang tanah yang ia beli di Kabupaten Bantul, DIY," kata Asisten Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY Dahlena, Kamis (14/4) di Yogyakarta.

Dahlena menjelaskan, pada 8 Maret 2016, ORI menerima laporan dari kantor pengacara Yura Law Office yang bertindak sebagai kuasa hukum warga Kabupaten Sleman, DIY, bernama Eni Kusumawati. Beberapa waktu sebelumnya, Eni membeli dua bidang tanah di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul, masing-masing seluas 926 meter persegi dan 702 meter persegi.

Sebelum pembelian, tanah tersebut berstatus sebagai hak milik sehingga Eni pun mengurus permohonan pendaftaran peralihan hak milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Namun, menurut Dahlena, Eni kesulitan mengurus peralihan hak itu. Bahkan, Kantor Pertanahan Bantul menyatakan, di DIY masih berlaku kebijakan pembatasan kepemilikan tanah oleh warga nonpribumi.

Mengacu instruksi

Kebijakan tersebut mengacu pada Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 Perihal Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah bagi Seorang WNI Nonpribumi. Instruksi tersebut dikeluarkan pada 5 Maret 1975 dan ditandatangani Wakil Kepala Daerah DIY kala itu, Paku Alam VIII. Dalam instruksi itu dinyatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY belum memberikan hak milik atas tanah kepada WNI nonpribumi.

Instruksi itu juga menyatakan, apabila ada WNI nonpribumi membeli tanah di DIY dari masyarakat pribumi, tanah tersebut harus dilepaskan hak miliknya sehingga kembali menjadi tanah negara. Sesudah itu, apabila WNI nonpribumi itu ingin memanfaatkan tanah tersebut, ia harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah DIY untuk mendapatkan suatu hak.

Dahlena menyatakan, ORI Perwakilan DIY telah melayangkan panggilan kepada Kantor Pertanahan Bantul, Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, serta Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY. Pertemuan untuk mengklarifikasi kasus tersebut berlangsung pada Kamis (14/4), tetapi tidak semua pihak memenuhi panggilan. "Hanya perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY yang memenuhi panggilan kami," katanya.

Oleh karena itu, ORI Perwakilan DIY akan kembali melayangkan panggilan kepada Kantor Pertanahan Bantul dan Kanwil BPN DIY. "Kami juga akan melakukan kajian terhadap Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975, bagaimana kekuatan hukumnya dan siapa pihak yang dituju dalam instruksi ini," katanya.

Masih berlaku

Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY Adi Bayu Kristanto menyatakan, hingga sekarang, Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 masih berlaku. Pada Januari 2015, instruksi tersebut pernah diuji materi ke Mahkamah Agung (MA) oleh seorang advokat asal Yogyakarta bernama Handoko. Namun, pada April 2015, MA menyatakan, permohonan itu tidak dapat diterima.

Berdasarkan salinan putusan MA yang diperoleh Kompas, majelis hakim MA menyatakan, Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 bukan merupakan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Instruksi tersebut juga tidak termasuk regulasi yang menjadi obyek uji materi sehingga MA menyatakan permohonan Handoko tidak diterima.

"Kami baru menerima salinan putusan MA sekitar dua minggu yang lalu. Dengan adanya putusan MA tersebut, berarti Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 tidak dibatalkan. Jadi, mari kita hormati putusan MA itu," kata Adi.

Ketua Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi Willie Sebastian menyatakan, pembatasan kepemilikan tanah itu merupakan kebijakan yang diskriminatif sehingga harus dicabut. Kebijakan itu juga dinilai tak lagi relevan karena istilah WNI nonpribumi tidak dikenal dalam UU No 12/ 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

"Kami mempertanyakan kenapa kebijakan diskriminatif tersebut masih dipertahankan sampai sekarang," katanya.

Bahkan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga telah menyarankan Gubernur DIY membatalkan kebijakan tersebut karena bertentangan dengan hak asasi manusia. (HRS)

Sumber: Kompas | 15 April 2016

Berikan komentar.