TRP
Dorong Perbaikan Tata Kelola Lahan
15 April 2016 \\ \\ 276

JAMBI — Komisi Pemberantasan Korupsi memulai supervisi masalah perizinan usaha kehutanan, perkebunan sawit, dan pertambangan. Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan gambaran sebenarnya pengelolaan di areal konsesi, dan mencari solusi penanganan atas maraknya aktivitas liar, seperti penambangan emas tanpa izin, pembalakan, ataupun perambahan liar.

Maraknya aktivitas liar dan tumpang tindih lahan mengakibatkan besarnya potensi pendapatan negara yang hilang. Sepanjang tahun 2004 hingga 2013 saja, kerugian negara diperkirakan Rp 55 triliun per tahun akibat konversi hutan negara untuk usaha tambang dan perkebunan.

Anggota Tim Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sulistyanto di Kota Jambi, Kamis (14/4), mengatakan, semua pemangku kebijakan di Provinsi Jambi berkumpul selama pekan ini untuk membantu supervisi persoalan perizinan dan praktik liar di ketiga sektor.

Penataan perizinan dilakukan utamanya pada sektor perkebunan dan kehutanan. Para pemilik izin yang diketahui tak mengelola lahan dengan benar akan dievaluasi dan direkomendasikan pengurangan atau malah pencabutan izin kepada pemerintah pusat. "Melalui penataan perizinannya, tujuan besarnya untuk mengoptimalkan ruang kelola masyarakat," ujarnya.

Supervisi juga dilakukan pada areal kebun rakyat. Namun, hal itu akan sangat terkait dengan pengalokasian CPO Fund. Dana ini akan dimanfaatkan untuk peremajaan sawit rakyat. Jika tanpa pendataan yang akurat, pengalokasian dana CPO Fund dapat berpotensi terjadi korupsi.

KPK juga menggali seberapa besar praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI), termasuk di kawasan hutan telah berdampak pada kerugian negara dan dampak lingkungan yang timbul.

Perambahan massal

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Irmansyah mengatakan, perambahan liar massal untuk pembukaan perkebunan karet di kawasan hutan produksi dan pinggiran Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Merangin kian parah.

Saat berlangsungnya operasi penanggulangan perambahan liar oleh aparat gabungan tiga tahun lalu, jumlah perambah lebih dari 20.000 orang. Saat ini, menurut data Dinas Kehutanan Kabupaten Merangin, jumlahnya menjadi 60.000 jiwa. Luas areal yang dirambah lebih dari 40.000 hektar. "Daerah sudah tidak mampu lagi menangani persoalan ini. Pemerintah pusat harus turun tangan," ujarnya. (ita)

Sumber: Kompas | 15 April 2016

Berikan komentar.