TRP
Momentum Kaji Dampak Reklamasi
14 April 2016 \\ \\ 370

Perlu Dilihat Dampak Pulau Baru

JAKARTA — Penghentian pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi Teluk Jakarta membuka peluang untuk menyimulasikan dampak lingkungan dari proses reklamasi yang sudah terjadi. Selain perubahan pola arus laut dan sedimentasi di Teluk Jakarta, kajian perlu dilakukan di lokasi pengambilan pasir urukan.

Pakar kelautan Institut Pertanian Bogor, Alan F Koropitan, Rabu (13/4), menyatakan, simulasi terkait dampak pulau-pulau reklamasi yang telanjur ada diperlukan untuk mengetahui apakah masih memenuhi daya dukung lingkungan atau tidak.

”Pemerintah perlu menyimulasikan pola arus dan sedimennya akibat keberadaan pulau baru. Lokasi pengambilan pasir yang dekat pantai juga ada indikasi mengubah keseimbangan pantai,” ujarnya.

Hal senada disampaikan pakar hukum lingkungan Universitas Indonesia, Andri G Wibisana. Menurut dia, persoalan reklamasi Teluk Jakarta menjadi momentum mengevaluasi semua proses perizinan lingkungan, bukan hanya di Jakarta, melainkan juga di seluruh Indonesia. Sebab, sebuah kegiatan pembangunan yang hanya berdasarkan dokumen akan kehilangan substansi sehingga menjadi kontroversi.

Adanya kasus suap yang terjadi, tambah Andri, merupakan indikasi adanya prosedur yang salah dalam proses perizinan. Semua itu disebabkan proses yang tak melibatkan peran masyarakat dan kurangnya pertimbangan lingkungan.

”Memang secara izin mereka ada semua, tetapi apakah esensi hukum lingkungannya sudah terpenuhi? Saya kira tidak. Kita harus menjadikan ini momentum untuk memperbaiki proses izin yang ada,” tutur Andri.

Terhitung sejak 7 April lalu, rapat gabungan pimpinan DPRD DKI Jakarta memutuskan menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKSPJ).

Keputusan itu diambil karena mempertimbangkan kegaduhan pasca penangkapan Mohamad Sanusi, anggota Badan Legislasi DPRD DKI, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 31 Maret lalu. Operasi tangkap tangan KPK ini terkait kasus suap dalam pembahasan raperda itu.

Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, raperda telah diserahkan ke DPRD DKI. Oleh karena itu, tanggung jawab sepenuhnya ada di DPRD. ”Aturan-aturan yang menjadi dasar reklamasi, kan, sudah ada. Tinggal aturan penataan ruang di atas pulau hasil reklamasi yang belum ada,” ujarnya.

Di tingkat pemerintah pusat, Komisi IV DPR serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepakat merekomendasikan penghentian proses reklamasi di Teluk Jakarta. DPR juga meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Hal itu merupakan salah satu butir hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, di Jakarta, Rabu.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat mengemukakan, pihaknya telah membentuk panitia kerja nelayan dan pencemaran laut guna mendalami persoalan dan dampak reklamasi.

Beberapa aspek yang akan dikaji adalah aspek legal terkait peraturan perundang-undangan. Selain itu juga aspek teknis agar reklamasi tidak menyengsarakan rakyat, serta aspek lingkungan hidup agar mematuhi amdal yang terintegrasi.

Tak bisa membangun

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Tuty Kusumawati mengatakan, dampak belum sahnya Perda RTRKSPJ adalah pemerintah tidak bisa menetapkan panduan perancangan kota (urban design guidelines/UDGL). Akibat belum ada UDGL, izin pemanfaatan ruang tak bisa diterbitkan pemerintah, antara lain izin mendirikan bangunan.

”Pengurukan masih bisa dilakukan pengembang untuk membangun pulau reklamasi, tetapi gambar rencana detail pulaunya belum ada. Jadi, pengembang tak bisa membangun apa pun di atas pulau tersebut,” kata Tuty.

Menurut Oswar Muadzin Mungkasa, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan, terkait penghentian pembahasan raperda, bangunan di pulau-pulau reklamasi kini sudah disegel.

Di lapangan, berbagai proses terkait reklamasi terus berlangsung. Di bagian timur, misalnya, memang belum terlihat pembangunan pulau reklamasi selain Pulau N. Meski demikian, pembatasan area reklamasi sudah dilakukan di bakal lokasi pulau-pulau berikutnya sehingga nelayan tak bisa bebas berlayar.

Berdasarkan pantauan Kompas, Rabu (13/4), belum ada tanda-tanda reklamasi untuk Pulau O, P, dan Q. Namun, menurut kesaksian nelayan, ada beberapa area di laut yang sudah dipasangi pembatas, yang diduga terkait reklamasi Pulau O dan P.

”Sudah dipasang batas-batas. Masih bisa ke mana-mana, sih, tetapi kadang kami menerobos karena, kan, belum ada nguruk-nguruk. Kalau nanti sudah jadi, kami tidak bisa lewat,” kata Madnur (37), nelayan Kalibaru Timur. (JAL/HLN/MKN/LKT/C07)

Sumber: Kompas | 14 April 2016

Berikan komentar.