TRP
Belum Ada IMB, Bangunan Agung Sedayu Group Dirobohkan
14 April 2016 \\ \\ 605

JAKARTA — Kantor pemasaran kompleks superblok Fatmawati City Center di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, dirobohkan karena belum mengantongi izin mendirikan bangunan, Rabu (13/4). Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Selatan melayangkan surat peringatan dan menyegel bangunan milik pengembang PT Agung Sedayu Group itu.

Kantor pemasaran yang dibongkar itu sudah 90 persen jadi. Menurut penuturan para pekerja bangunan, kantor seluas sekitar 500 meter persegi itu dibangun sejak sekitar Desember 2015. Pembangunan masih berlangsung hingga perobohan.

Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi yang memimpin perobohan itu mengatakan, penertiban dilakukan terhadap semua bangunan yang tak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). "Penertiban pada bangunan pengembang besar pun tetap dilakukan agar aturan ini tidak hanya tajam di bawah, tetapi tumpul ke atas," ujarnya.

Kantor pemasaran itu merupakan bangunan awal dari superblok yang menurut rencana akan dibangun di lahan seluas 21 hektar. Superblok itu terdiri dari lima menara perkantoran, enam menara kondominium, delapan menara apartemen, pusat perbelanjaan, dan hotel bintang lima. Saat ini, unit apartemen sudah mulai dipasarkan dengan harga mulai Rp 750 juta per unit.

Awalnya, pihak pengembang akan merobohkan sendiri bangunan tersebut. Mereka diberi waktu hingga Jumat pekan ini untuk merobohkan seluruh bangunan. Akan tetapi, Pemerintah Kota Jakarta Selatan akhirnya mengirimkan alat berat untuk mempercepat perobohan tersebut.

Kepala Dinas Penataan Kota Jakarta Selatan Syukria mengatakan, pembangunan tanpa izin itu diketahui dalam patroli rutin pada awal tahun. Surat peringatan sudah dilayangkan kepada pihak pengembang sejak Januari. Selanjutnya, Pemkot Jakarta Selatan menyegel bangunan hingga akhirnya berujung pada perobohan tersebut. Pengembang dapat membangun kembali jika sudah mengantongi IMB.

Menurut penuturan warga sekitar, seiring pembangunan, empat rumah warga yang berada di lokasi digusur paksa pada Februari lalu. "Waktu itu rumah kami dibuldoser. Barang kami langsung dipindahkan begitu saja. Penggusuran juga tanpa unsur pemerintah atau kepolisian, jadi sepertinya murni dilakukan mereka," kata Budi Sutardi (60), Ketua RT 003, Kelurahan Cilandak Barat, yang turut menjadi korban gusuran.

Budi menduga penggusuran itu dilakukan pihak perantara penjual lahan, bukan oleh pihak Agung Sedayu Group sebagai pengembang. Hingga sekarang, warga yang digusur tak menerima ganti rugi. Mereka berencana mengadukan kasus ini kepada kepolisian.

Lahan di samping Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati itu menjadi obyek sengketa setidaknya sejak pertengahan 1980-an. Konflik kepemilikan ini di antaranya melibatkan Yayasan Fatmawati, pengurus Yayasan Fatmawati, dan Departemen Kesehatan.

Seorang penasihat hukum, R Prabowo Suryono (72), yang mengklaim sebagai pihak yang berhak menjual lahan tersebut, mengatakan, sengketa ini sudah berkali-kali disidangkan. Ia mengklaim memenangi putusan terakhir di Mahkamah Agung pada 2003. "Di lahan ini juga ada uang negara senilai Rp 600 miliar. Jadi kalau dijual, uang itu harus masuk ke kas negara. Total nilai jual lahan ini sekitar Rp 4,4 triliun," kata mantan Camat Cilandak itu.

Hingga berita disusun, pihak pengembang Fatmawati City Center belum memberi pernyataan. Petugas di kantor pemasaran mengatakan, pejabat yang berwenang memberi pernyataan sedang tidak ada di lokasi. (IRE)

Sumber: Kompas | 14 April 2016

Berikan komentar.