TRP
Perizinan Rumah Disederhanakan
14 April 2016 \\ \\ 437

Pengurusan Butuh Waktu 916 Hari

JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menyederhanakan perizinan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah diyakini akan mendorong penyediaan rumah lebih banyak. Pemerintah berniat menyederhanakan 33 izin dan persyaratan perumahan yang tumpang tindih.

"Masalah perizinan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah berakar dari banyaknya undang-undang yang ada, yakni UU tentang Penataan Ruang, UU Pertanahan (UU tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria), UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pemerintahan Daerah, serta UU Bangunan Gedung, yang diperparah dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," kata Ketua Umum Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia (HUD) Zulfi Syarif Koto, Rabu (13/4), di Jakarta.

Menurut Zulfi, dengan mengacu pada UU tersebut, kepala daerah membuat sejumlah peraturan yang pada intinya bermuara untuk mendapatkan pemasukan bagi daerah. Maka, lanjut Zulfi, penyederhanaan perizinan dan persyaratan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga harus diselaraskan dengan UU Pemerintahan Daerah dan mengacu pada UU Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sebelumnya, dalam keterangan pers, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, program sejuta rumah terkendala salah satunya oleh banyaknya peraturan yang tumpang tindih. Dari hasil verifikasi, ada 33 izin atau syarat yang perlu diurus untuk membangun rumah. Selain berdampak pada ketidakpastian waktu pengurusan, tumpang tindihnya perizinan/persyaratan membuat biaya perizinan kian mahal.

Butuh waktu 916 hari

Dari perhitungan didapatkan, penyelesaian perizinan pembangunan perumahan memerlukan waktu 753 hari sampai 916 hari dengan butuh biaya hingga Rp 3,5 miliar untuk perumahan seluas 5 hektar. Pemerintah berniat menyederhanakan 33 izin atau syarat menjadi 21 izin dalam satu sampai dua bulan ini. Beban bagi pengembang rumah murah menjadi bertambah karena bunga kredit konstruksi cukup tinggi.

Menurut Zulfi, perizinan pembangunan perumahan hanya ada beberapa, yakni izin prinsip, izin lokasi, izin site plan, IMB, dan sertifikat laik fungsi. Yang lainnya adalah persyaratan pelengkap. "Sekitar 70 persen izin dan persyaratan kewenangannya ada di pemerintah daerah. Maka, agar cepat berjalan, deregulasi lebih baik dilakukan dengan membuat peraturan pemerintah pengganti UU atau peraturan presiden, jangan instruksi presiden," kata Zulfi.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Eddy Ganefo berharap penyederhanaan perizinan pembangunan rumah dapat direalisasikan. "Setelah selesai, masih diperlukan sosialisasi. Mungkin dampaknya baru 4-6 bulan setelah peraturan tentang deregulasi selesai dibuat," kata Eddy.

Eddy mencontohkan, adanya pungutan yang membuat biaya perizinan mahal, yakni pemecahan sertifikat tanah. Biaya resmi pemecahan sertifikat tanah sekitar Rp 200.000. Namun, kenyataan di lapangan mencapai Rp 2 juta-Rp 3 juta. Selain itu, lanjut Eddy, pengembang mesti membayar hingga 20 kali lipat untuk mengurus Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup untuk kegiatan yang tidak wajib melakukan amdal karena mesti mengurus melalui pihak ketiga.

"Kami di dunia usaha mengharapkan bunga kredit rendah. Mungkin, khusus bagi pengembang rumah bersubsidi, ada subsidi untuk kredit konstruksinya," kata Eddy. Yang memberatkan, ketidakpastian waktu perizinan akan kian memberatkan karena harus menanggung beban bunga kredit konstruksi.

Sementara itu, hingga triwulan I-2016, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah menyalurkan kredit bagi 31.262 rumah bersubsidi atau dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Nilai kredit mencapai Rp 3,3 triliun. (NAD)

Sumber: Kompas | 14 April 2016

Berikan komentar.