TRP
Bandung Utara Tetap Kawasan Hijau
14 April 2016 \\ \\ 255

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap menjadikan Kawasan Bandung Utara sebagai kawasan hijau walaupun sebagian besar sudah berubah menjadi hutan beton dan permukiman. Kawasan itu merupakan wilayah vital pemasok sekitar 60 persen air tanah bagi Cekungan Bandung, yang secara administratif berada di Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, di Bandung, Selasa (12/4), mengatakan, Kawasan Bandung Utara (KBU) telah membuat resah banyak pihak sejak lama. Ada peraturan daerah tahun 2008 yang mengawasi alih fungsi lahan di kawasan itu, tapi pembangunan berjalan terus dan tidak terkendali. "Sekarang kita coba tutup semua, segel semua, biar pada ribut. Biar semua orang bangun dan sadar, bahaya tengah mengancam KBU. Lalu kita susun perda yang lebih efektif agar bisa diterapkan," ujarnya.

KBU yang panorama alamnya indah merupakan kawasan di utara Bandung di ketinggian di atas 750 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah seluas 38.543,3 hektar itu terletak di kaki Gunung Burangrang di bagian barat, kaki Gunung Tangkubanparahu di bagian tengah, dan kaki Gunung Manglayang di bagian timur.

"Jadi bukan hanya masyarakat yang dirugikan akibat tersumbatnya mata air dan segala macam, melainkan para investor yang tidak mengerti pun dirugikan semua. Seolah mereka terjebak berinvestasi bodong di wilayah yang bukan semestinya," tutur Deddy Mizwar.

Penyebabnya, ungkap Deddy, Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang KBU dinilai tumpul dalam mencegah pelanggaran dan penindakan pelakunya. Saat ini, Pemprov Jabar tengah menyiapkan rancangan revisi perda itu. Rancangan itu sudah memasuki tahap uji publik.

Praktisi lingkungan dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), Supardiono Sobirin, menyatakan, kalau hanya revisi perda, pihaknya khawatir peraturan itu akan menjadi macan kertas lagi. KBU merupakan kawasan strategis Jabar sehingga perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian harus menjadi kewenangan pemprov.

Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar, sekitar 250 pengembang perumahan KBU. Padahal, kawasan itu sudah ditetapkan sebagai lahan konservasi melalui Keppres Nomor 32 Tahun 1990, Kepmen LH No 35/1998, dan SK Gubernur Jabar No 191.1/1982.

"Oleh karena itu, sebelum membuat regulasi baru, Pemprov Jabar perlu menetapkan KBU sebagai kawasan strategis provinsi," ujar Dadan Ramdan, Direktur Walhi Jabar. (dmu)

Sumber: Kompas | 13 April 2016

Berikan komentar.