TRP
DPRD Resmi Hentikan Bahas Raperda
14 April 2016 \\ \\ 225

Reklamasi Sudah Diamanatkan dalam RTRW DKI Jakarta 2030

JAKARTA — Rapat pimpinan DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan pembahasan dua rancangan peraturan daerah tentang reklamasi. Keputusan itu diambil menyusul operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atas suap yang diduga terkait raperda itu.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Selasa (12/4) sore, menyatakan, keputusan menghentikan pembahasan diambil dalam rapat pimpinan gabungan, Kamis. Namun, ketika itu, dirinya tidak hadir karena sakit. Sejumlah pemimpin yang hadir pun menunda pengumuman hasil rapat ke publik.

”Sembilan fraksi yang ada di DPRD DKI sepakat menghentikan pembahasan perda karena ada operasi tangkap tangan KPK dalam proses pembahasannya (raperda),” ujarnya.

Prasetio menyebutkan, penghentian disetujui semua pimpinan fraksi, termasuk Fraksi Partai Hanura dan Fraksi Partai Nasional Demokrat.

Operasi tangkap tangan KPK pada 31 Maret, antara lain, menangkap Mohamad Sanusi yang saat itu menjabat Ketua Komisi D DPRD DKI dan anggota Fraksi Partai Gerindra.

Adapun dua raperda yang tengah dibahas pemprov dan DPRD DKI Jakarta adalah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKSPJ) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Prasetio enggan berkomentar soal dampak penghentian pembahasan raperda. Dia mempersilakan siapa saja menempuh jalur hukum terkait keputusan itu. Setelah diputuskan dalam rapat pimpinan, keputusan menghentikan pembahasan akan dibawa dan diputuskan secara resmi oleh Badan Legislasi (Baleg) DPRD DKI Jakarta.

Sebenarnya, pemprov dan Baleg telah membahas dan menyepakati sebagian besar pasal di kedua raperda itu. Namun, kedua pihak buntu di satu pasal di raperda RTRKSPJ, yakni tentang tambahan kontribusi yang bakal dikenakan kepada pengembang.

Perda ini bakal menjadi acuan kebijakan pembangunan di atas pulau. Artinya, ketika perda belum sah, seluruh pembangunan di atas lahan terbentuk harus berhenti.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikukuh memasukkan formula 15 persen nilai jual obyek pajak (NJOP) dari total luas lahan yang bisa dijual (saleable area) pengembang. Namun, Baleg tak sepakat dan meminta pasal itu dihapus dari batang tubuh, diatur dalam pasal penjelasan, dan mekanisme penghitungannnya diatur terpisah dalam peraturan gubernur.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati, tim Pemprov DKI dan Baleg telah sepakat menghapus formula itu dari batang tubuh perda. Pasal itu lalu diatur dalam penjelasan. Namun, Gubernur DKI menolak isi pasal penjelasan yang diajukan Baleg karena dinilai berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

Amanat RTRW 2030

Menurut Tuty, reklamasi tetap bisa jalan berdasarkan sejumlah aturan, antara lain Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta dan Perda DKI Jakarta No 8/1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta.

Selain itu, kegiatan reklamasi tetap bisa dijalankan pengembang yang telah mengantongi dan memperpanjang izin prinsip dan izin pelaksanaan.

Perda reklamasi merupakan amanat Pasal 110 Perda No 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030. Oleh karena amanat, eksekutif dan legislatif harus menyusun perda sebagai dasar pelaksanaan.

Sementara nelayan yang bermukim di Kalibaru kesulitan untuk berlayar di tengah pembangunan reklamasi Pulau N oleh PT Pelindo II dan anak perusahaannya, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI). Pulau N menurut rencana digunakan untuk Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok.

”Saat ini saja kami sudah harus berlayar lebih jauh mencari ikan. Tidak ada lagi rajungan di pinggir, nyari ikan harus ke tengah,” kata Kunto (46), nelayan kapal kecil Kalibaru Barat, kemarin.

Corporate Secretary and General Affairs PT PPI Hambar Wiyadi mengatakan, idealnya, nelayan tidak diperbolehkan berada di sekitar pelabuhan untuk jalur pelayaran kapal-kapal besar karena nelayan berisiko tertabrak kapal. (C07/MKN)

Sumber: Kompas | 13 April 2016

Berikan komentar.