TRP
Pengembang Pulau Reklamasi Tak Patuhi Aturan, Pemerintah Lemah
12 April 2016 \\ \\ 356

Pembangunan Terus Terjadi

JAKARTA — Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta tak bergigi. Pengembang pun leluasa menabrak aturan di lapangan. Akibatnya, segenap risiko tidak terkelola dengan baik. Kasus Pulau C, D, dan N bisa menjadi contoh.

Pulau C dan D yang dikelola PT Kapuk Naga Indah (KNI), anak usaha Agung Sedayu Grup (ASG), tetap membangun rumah, rumah kantor, dan rumah toko di atas lahan terbentuk di Pulau C dan D. Padahal, Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara mengklaim telah melayangkan surat peringatan, surat segel, dan surat perintah bongkar sepanjang 8 Juli hingga 24 Agustus 2015.

Truk, kapal, dan alat berat lalu-lalang menguruk dan memadatkan lahan, sementara pekerja terus membangun sampai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan korupsi terkait pembahasan peraturan daerah (perda) reklamasi, Kamis (31/3).

Berdasarkan data Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat DKI Jakarta, KNI belum mengantongi perencanaan pengambilan material reklamasi. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Yuli Hartono mengonfirmasi hal itu.

Soal pengawasan pelaksanaan reklamasi beberapa kali mendapat sorotan DPRD DKI Jakarta. Anggota Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, menyatakan, sesuai kesimpulan panitia khusus reklamasi pada November 2015, pembangunan di atas pulau harus dihentikan sampai perda beres. Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta, seusai berkunjung ke lokasi, menyampaikan saran serupa.

Akan tetapi, pengembang tetap jalan. Surat perintah bongkar tak diindahkan. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Senin (11/4), menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirim surat segel lagi. ”Surat segel mati dilayangkan minggu lalu,” ujarnya.

Kepala Bidang Penertiban Rumah dan Bangunan Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Sugiyarto menyatakan, petugas telah menyegel ulang bangunan. Pihaknya juga meminta pengembang pulau menghentikan pekerjaan. ”Kami tidak tebang pilih,” ujarnya.

Perpres No 36/2012

Pembangunan Pulau N sebagai pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, juga tetap berjalan. Keberlangsungan pembangunan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2012 yang menunjuk PT Pengembang Pelabuhan Indonesia untuk membangun infrastruktur pelabuhan tersebut.

Dasar hukum pembangunan berasal dari Undang-Undang No 17/2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan No 38/2008 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok. Peraturan Presiden No 36/2012 yang berisi tentang penugasan kepada PT Pelabuhan Indonesia II untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok juga menjadi kekuatan pelaksanaan pembangunan.

Corporate Secretary and General Affairs PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Hambar Wiyadi mengatakan, konsep pembangunan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok juga mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang rencana umum tata ruang, selain izin melaksanakan pembangunan dari Kementerian Perhubungan.

”Nanti ini juga akan menjadi milik pemerintah. Ini adalah bagian dari rencana pemerintah pusat tentang Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok. Kita juga dapat rekomendasi dari pemerintah setempat. Kebetulan konstruksinya juga reklamasi,” kata Hambar.

Konsesi antara Otoritas Pelabuhan Jakarta sebagai regulator dan PT Pelindo II ditandatangani pada 31 Agustus 2012. Konsesi tersebut berlangsung dengan periode 70 tahun dengan perpanjangan selama 25 tahun kemudian dikembalikan ke pemerintah pusat dalam kondisi baik.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga menuduh pembangunan Pulau N tak memenuhi izin yang semestinya.

Reklamasi dan zonasi

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan segera duduk bersama seluruh pemangku kepentingan guna membahas mengenai zonasi Teluk Jakarta.

Pertemuan ini, kata dia, untuk memperjelas duduk masalah, baik terkait perundang-undangan maupun kompensasi yang harus dilakukan dalam perancangan zonasi dan reklamasi. ”Pertemuan ini akan dihadiri seluruh pemangku kepentingan, tetapi memang diutamakan untuk internal antarinstitusi pemerintah dulu. Kemungkinan pekan ini,” katanya, di Jakarta Utara, Senin.

Penyelesaian zonasi didorong tak hanya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga provinsi lain. (MKN/IRE/C07)

Sumber: Kompas | 12 April 2016

Berikan komentar.