TRP
Reklamasi Hadapi Jalan Buntu
11 April 2016 \\ \\ 342

Jadi Acuan Penataan Ruang, Pembahasan Perda Terhenti Pasca Penangkapan oleh KPK

JAKARTA — Reklamasi Teluk Jakarta kembali memasuki masa ”vakum” pasca penangkapan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (31/3) malam. Maju tak bisa, mundur sudah telanjur.

Selain Sanusi, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menangkap Trinanda Prihantoro, karyawan PT Agung Podomoro Land (APL). Trinanda diduga menyuap Sanusi terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKSPJ). Sehari kemudian, Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja menyerahkan diri ke KPK.

Belakangan, KPK juga mencekal Sugiyanto ”Aguan” Kusuma, pemimpin Agung Sedayu Grup (ASG), terkait kasus itu. APL melalui anak usahanya, PT Muara Wisesa Samudera, adalah pengembang Pulau G, sementara ASG melalui PT Kapuk Naga Indah (KNI) membangun Pulau A, B, C, D, dan E di kawasan barat Teluk Jakarta.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), melalui Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDI-P DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Senin (4/4), menyatakan, partainya bakal menarik diri dari pembahasan Raperda RTRKSPJ. Tiga unsur pimpinan DPRD DKI, yakni Mohamad Taufik dari Fraksi Partai Gerindra, Abraham Lunggana dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Ferrial Sofyan dari Fraksi Demokrat-PAN, mengisyaratkan hal yang sama, Kamis (7/4).

Lalu, apa dampak terhentinya pembahasan raperda bagi kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta? Perda ini mengatur rencana tata ruang detail dan zonasi setiap pulau sekaligus sebagai acuan penyusunan panduan rancang kota. Perda menjadi acuan kebijakan pembangunan di atas pulau.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati, reklamasi tetap bisa berjalan berdasarkan sejumlah aturan, antara lain Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta dan Perda DKI Jakarta No 8/1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta. Selain itu, kegiatan tetap bisa dijalankan pengembang yang telah mengantongi dan memperpanjang izin prinsip dan izin pelaksanaan.

Perda reklamasi adalah amanat Pasal 110 Perda No 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030. Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, karena merupakan amanat, perda harus disusun sebagai dasar pelaksanaan. ”Soal Baleg (Badan Legislasi DPRD DKI) menolak usulan kami tentang tambahan kontribusi itu hak, boleh pecah. Namun, untuk zonasi, tidak boleh pecah karena itu amanat,” ujarnya.

Buntu

Pembahasan Raperda RTRKSPJ dimulai sejak November 2015. Sampai 31 Maret 2016, Pemprov DKI dan Badan Legislasi DPRD DKI telah membahas dan sepakat pada sebagian besar pasal. Namun, ada satu subpasal yang buntu, yakni soal formula tambahan kontribusi pengembang pulau-pulau reklamasi.

Bagi Basuki, klausul tentang tambahan kontribusi penting untuk menjamin sumbangan lebih besar dari kegiatan reklamasi bagi DKI Jakarta. Dengan formula 15 persen nilai jual obyek pajak dari luas lahan pulau yang bisa dijual (saleable area) pengembang, warga Jakarta bisa mendapat manfaat lebih besar dari kewajiban yang ditunaikan dalam bentuk pembangunan rumah susun, jalan, jembatan, dan infrastruktur lain.

Akan tetapi, Ketua Badan Legislasi DPRD DKI M Taufik menilai usulan itu tidak berdasar hukum. ”Saat kami minta tim Pemprov DKI menyimulasikan berapa besar kontribusi yang harus dibayar pengembang, nilainya tidak logis dan memberatkan (pengembang), terlalu besar,” katanya.

Situasi kini menjadi fase ”vakum” baru di Teluk Jakarta. Sebelumnya, reklamasi tak terlaksana penuh karena krisis moneter 1998-1999. Situasi serupa terjadi pada 2003-2011 ketika terjadi gugatan hukum terhadap Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup (LH) No 14/2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantura Jakarta. Lewat SK ini, Menteri LH mewajibkan semua instansi menolak permohonan izin kegiatan dan atau usaha terkait atau berada di area reklamasi.

Namun, pada 2011, Mahkamah Agung memenangkan gugatan sejumlah pengembang pulau reklamasi. Sejak itu, reklamasi jalan lagi. Sejumlah pengembang yang telah mengantongi izin prinsip mendapatkan izin pelaksanaan dari Gubernur DKI Jakarta.

Terakhir, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menggugat Gubernur DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait penerbitan izin pembangunan sejumlah pulau di Teluk Jakarta. KSTJ menilai Gubernur melanggar wewenang.

M Isnur, dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sekaligus kuasa hukum KSTJ, mengungkapkan, reklamasi ini sangat sarat kepentingan karena motif pembangunan adalah ekonomi. Kasus suap dalam raperda menjadi salah satu bukti bahwa segala cara akan digunakan untuk meminimalkan ”pengeluaran” pengembang.

”Kalau raperdanya saja disuap, bagaimana izin pelaksanaan pulaunya? Kami berharap agar pemerintah menghentikan semua aktivitas reklamasi yang sedang berlangsung. Bagaimana pun reklamasi Teluk Jakarta harus dievaluasi,” tutur Isnur.

Subandono Diposaptono, Direktur Perencanaan Ruang laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, beberapa waktu lalu, mengungkapkan, reklamasi harus mempertimbangkan tiga aspek, yakni teknis, lingkungan hidup, dan sosial-ekonomi. Jika ini terpenuhi, reklamasi bukan sebuah hal yang ilegal.

Sementara itu, pantauan lapangan, Sabtu (9/4), menunjukkan, reklamasi Pulau N di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara, terus dilanjutkan untuk membuat Pelabuhan Tanjung Priok Baru. Menurut para nelayan di Pelabuhan Kalibaru, pembangunan Pulau N saat ini masih dalam tahap pengurukan pasir yang menjadi batas area pulau.

”Kapal kecil masih bisa menerobos, (tetapi) kapal nelayan yang besar tidak bisa. Harus memutar,” kata Kuswardi (41), nelayan Kalibaru. Karena harus memutar, nelayan harus berangkat satu jam lebih awal untuk mencari ikan agar bisa sampai ke tengah laut dan kembali ke pelelangan ikan.

Corporate Secretary and General Affair Pengembang Pelabuhan Indonesia Hambar Wiyadi mengatakan, proses pembangunan Pulau N untuk New Priok Port berlanjut dalam proses reklamasi. ”Saat ini masih proses pengurukan reklamasi. Yang sudah terbangun baru tahap satu di terminal C1 untuk terminal kontainer,” kata Hambar saat dihubungi Kompas, kemarin.

Berikan komentar.