TRP
Moratorium Proyek Reklamasi - PHDI Keluarkan Bhisama Soal Teluk Benoa
11 April 2016 \\ \\ 587

JAKARTA — Pemerintah diminta memoratorium proyek reklamasi saat ini karena merusak ekosistem dan berdampak negatif pada kehidupan sosial dan ekonomi. Saat ini dinilai waktu yang tepat merehabilitasi dan merestorasi guna mengembalikan fungsi ekosistem wilayah pesisir.

Demikian pendapat pakar kelautan dari Institut Pertanian Bogor, Alan F Koropitan; Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik; dan Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Juanda menanggapi pro-kontra reklamasi Teluk Jakarta dan persoalan reklamasi di Indonesia, Minggu (10/4).

Reklamasi di sejumlah lokasi saat ini, seperti di Teluk Jakarta dengan 17 pulau dan Teluk Benoa, Bali, yang menurut rencana untuk tujuh pulau, memunculkan kegaduhan dan pro-kontra. Kondisi itu, kata Alan, sebaiknya dimanfaatkan Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih dan menghentikan seluruh proses reklamasi di Indonesia.

”Moratorium (hentikan) dulu, lalu benahi tata kelolanya dan pilah-pilah (lokasi dan masalahnya),” ujarnya. Di Jakarta, proyek reklamasi merambah ke persoalan politik dan dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah.

Secara hukum ketatanegaraan, menurut Juanda, perlu ketentuan peraturan perundangan yang khusus tentang aturan reklamasi. ”Jangan tersebar di berbagai perpres (peraturan presiden) sehingga bisa melihatnya dalam satu kesatuan perangkat hukum,” katanya.

Reklamasi Teluk Jakarta berpegang pada Perpres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Adapun izin lokasi reklamasi Teluk Benoa berdasarkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 yang terbit pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

”Semua perpres itu harus tegas dicabut dulu semua. Setelah dicabut, dibuat perpres atau undang-undang baru yang menjadi dasar hukum bagaimana mereklamasi pantai utara, termasuk reklamasi kawasan lain di seluruh Indonesia,” ujar Juanda.

Utamakan restorasi

Amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menurut Alan, di antaranya mendorong rehabilitasi pesisir.

”Sekarang ini seharusnya momentumnya pas memperbaiki wilayah pesisir yang lama rusak. Walaupun hasilnya tidak akan sama dengan semula, fungsinya sebagai kawasan pesisir harus dikembalikan meski secara fisik mungkin tidak sama,” ujarnya.

Menurut dia, reklamasi adalah pilihan terakhir. ”Jika dilakukan pun harus dipikirkan mendalam manfaatnya terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial.” Reklamasi adalah pilihan terakhir dan mestinya untuk kepentingan publik, misalnya untuk bandara atau pelabuhan.

Daerah yang direklamasi pun harus daerah-daerah yang tidak padat populasinya, garis pantainya lurus, dan tidak ada ekosistem yang produktif di kawasan tersebut. Contohnya, tidak ada padang lamun, terumbu karang, dan mangrove.

Di Bali, terkait rencana reklamasi Teluk Benoa,musyawarah pendeta Hindu atau Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, di Denpasar, menilai, kawasan Teluk Benoa adalah kawasan yang disucikan. Di Teluk Benoa terdapat tempat suci dan kawasan suci.

Sabha Pandita PHDI Pusat merekomendasikan kepada pemangku kepentingan terkait Teluk Benoa, termasuk Pemprov Bali, Pemkot Denpasar, dan Pemkab Badung, agar wajib memberlakukan ketat keputusan bersama (bhisama) PHDI Pusat tentang Kesucian Pura.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) Heru Budi Wasesa menyatakan, selaku pemegang proyek, pihaknya mengikuti arahan pemerintah dan mematuhi peraturan terkait rencana merevitalisasi kawasan Teluk Benoa itu.

”Mengenai keputusan (Sabha Pandita PHDI Pusat) itu, kami belum dapat rinciannya. Sikap TWBI menyerahkan kepada pemerintah. Kami wajib mematuhi peraturan dan persyaratan,” ujar Heru. (ISW/COK/AYS)

Sumber: Kompas | 11 April 2016

Berikan komentar.