TRP
Perda Reklamasi-Pimpinan Dewan Beri Isyarat Berhenti
08 April 2016 \\ \\ 296

JAKARTA — Sejumlah unsur pimpinan DPRD DKI Jakarta mengisyaratkan penghentian pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta.

Tiga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta bertemu di ruang rapat pimpinan DPRD DKI, Kamis (7/4), yakni dari Fraksi Partai Gerindra Mohamad Taufik, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Abraham "Lulung" Lunggana, dan Fraksi Partai Demokrat Ferrial Sofyan. "Sudah ada keputusan, tetapi biar Pak Ketua (DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi) yang menyampaikannya," kata Taufik.

Lulung menyatakan hal senada. Namun, partainya sejak awal tidak mendukung reklamasi dan pembahasan perda berdasarkan aspirasi nelayan dan warga pesisir utara Jakarta.

Pembahasan perda terhenti sejak 31 Maret 2016. Sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Legislasi (Baleg) DPRD DKI Jakarta telah membahas dan menyepakati sebagian besar pasal. Namun, kedua pihak buntu di satu pasal, yakni tentang tambahan kontribusi yang bakal dikenai kepada pengembang.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikukuh memasukkan formula 15 persen dari nilai jual obyek pajak (NJOP) dari total luas lahan yang bisa dijual (saleable area) pengembang. Namun, Baleg tak sepakat dan meminta pasal itu dihapus dari batang tubuh, diatur dalam pasal penjelasan, dan mekanisme penghitungannnya diatur dalam peraturan gubernur.

Penangkapan terhadap Ketua Komisi D Mohamad Sanusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diduga terkait pembahasan perda tersebut. Dalam kasus yang sama, turut ditangkap Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja dan karyawannya, Trinanda Prihantoro. Penangkapan terjadi ketika Pemprov DKI dan Baleg buntu pada pasal itu. APL adalah salah satu pengembang pulau reklamasi dan diduga berusaha menyuap Dewan untuk memengaruhi pembahasan perda.

Kontroversi aturan

Dasar aturan terkait reklamasi terus menjadi polemik antara pihak yang menggugat dan Pemprov DKI, khususnya pada sidang gugatan yang kembali berlanjut Kamis siang.

Sidang gugatan terkait SK Gubernur No 238/2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra kali ini mendengarkan keterangan ahli dari pihak tergugat intervensi. Saksi ahli yang dihadirkan adalah pengajar hukum tata negara dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibnu Sina Candra Negara. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hadi Budhi Sulistyo.

M Isnur, kuasa hukum penggugat, mempertanyakan keabsahan sebuah aturan yang tidak mencantumkan aturan lainnya. Dia mengambil contoh ada aturan yang keluar tahun 2014, tetapi sebelumnya ada aturan yang keluar dua tahun sebelumnya. "Akibatnya, hukum tetap berlaku, tetapi ada cacat yuridis. Aturan itu dinyatakan tetap legal selama belum ada putusan pengadilan yang membatalkan," ucap Ibnu.

Mengacu pada SK Gubernur yang menjadi obyek gugatan, memang tidak memasukkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam konsiderannya. Dalam perpres ini menitikberatkan izin dikeluarkan menteri kelautan. Isnur menganggap hal ini sebagai langkah baru karena ada hal yang tak diindahkan Pemprov DKI dalam mengeluarkan izin.

Tergugat Pemprov DKI Jakarta hadir dalam sidang diwakili oleh kuasa hukumnya. Haratua Purba.

Pengawasan oleh pusat

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa mengawasi ketaatan kegiatan reklamasi di pantai utara Jakarta yang izin lingkungannya diterbitkan Pemprov DKI Jakarta. Ini bisa dilakukan apabila kegiatan usaha menimbulkan keresahan masyarakat dan mengakibatkan kerusakan/pencemaran serius.

"Second line inspection ini sengaja ditaruh dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menerobos kuatnya otonomi daerah," kata Ilyas Asaad, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Hubungan Antarlembaga Pusat dan Daerah, kemarin. (JAL/MKN/ICH)

Sumber: Kompas | 8 April 2016

Berikan komentar.