TRP
Proyek Prioritas Berdampak Besar
08 April 2016 \\ \\ 267

JAKARTA — Dari 225 proyek strategis nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, ada 30 proyek yang dipilih pemerintah untuk menjadi proyek prioritas. Proyek tersebut dinilai akan memberikan efek berganda bagi masyarakat.

Ke-30 proyek strategis nasional tersebut, antara lain pengolahan limbah jakarta, sistem penyediaan air minum (SPAM) Semarang Barat (Jawa Tengah), PLTU Batang (Jawa Tengah), kilang minyak Bontang (Kalimantan Timur), pelabuhan Kuala Tanjung (Sumatera Utara), Jalan Tol Trans-Sumatera, dan Tol Serang-Panimbang (Banten). Proyek serat optik Palapa Ring juga termasuk proyek prioritas.

"Pemilihan itu berdasarkan kesiapan proyeknya, misalnya sudah dimasukkan ke dalam rencana tata ruang wilayah dengan nilai proyek yang signifikan. Jika proyek itu diselesaikan, akan memberikan dampak berganda yang besar bagi masyarakat, bukan hanya soal margin," kata Deputi bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Luky Eko Wuryanto, Kamis (7/4), di Jakarta.

Pengerjaan 30 proyek tersebut didanai dengan beberapa skema pembiayaan, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah-swasta (KPS), kerja sama antar-perusahaan (B2B partnership), hingga penugasan kepada badan usaha milik negara. Menurut Luky, penentuan skema pendanaan proyek tersebut diputuskan melalui evaluasi untuk mencari skema yang paling tepat. Namun, tidak semua proyek prioritas tersebut akan dikerjakan dengan skema KPS. "Sekali ditentukan sebagai proyek KPS, maka kami jamin kelangsungannya akan bagus. Kami akan meneliti berbagai persyaratannya dan mendampingi sampai proyek dikerjakan," tutur Luky.

Data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) per 1 Maret menyebutkan, dari ke-30 proyek prioritas itu, 5 proyek didanai APBN yang sebagian merupakan pinjaman asing, 7 proyek didanai BUMN, dan 9 proyek berpotensi KPS.

Secara terpisah, Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani mengatakan, proyek infrastruktur pasti akan memicu pertumbuhan ekonomi. "Selama proyek infrastruktur dikerjakan, perekonomian pasti bergerak. Fase berikutnya, setelah proyek selesai, sejauh mana infrastruktur bermanfaat bagi daerah tersebut untuk menumbuhkan ekonomi," ujarnta.

Sementara itu, dalam keterangan pers, DBS Group Research menilai pemerintah lebih siap dalam mengeksekusi sejumlah proyek infrastruktur tahun ini. Selain itu, mereka juga memprediksi, BUMN kontraktor akan meningkatkan belanja modal untuk meningkatkan porsi pendapatan. Tahun ini, empat kontraktor BUMN yang terdaftar di BEI menargetkan perolehan kontrak baru sebesar Rp 149 triliun atau 52 persen lebih tinggi daripada 2015 yang sebesar Rp 98 triliun. (NAD)

Sumber: Kompas | 8 April 2016

Berikan komentar.