TRP
Pengembang Langgar Aturan
06 April 2016 \\ \\ 263

Peringatan dan Teguran dari DPRD dan Pemprov DKI Diabaikan

JAKARTA — Pengembang pulau reklamasi tetap membangun di atas daratan terbentuk meskipun belum mengantongi izin mendirikan bangunan. Mereka dinilai telah mengabaikan peringatan dari DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selasa (5/4) siang, puluhan alat berat digunakan untuk memindahkan dan menguruk pasir di atas pulau yang telah terbentuk, di sekitar Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari kejauhan, sejumlah pekerja terlihat beraktivitas. Suara bergemuruh terdengar saat proses pemadatan pasir yang dilakukan dengan menjatuhkan potongan besi dari ketinggian tengah berlangsung.

Mobil-mobil truk hilir mudik di area pulau yang telah terbentang luas. Ratusan bangunan lebih dari satu lantai terlihat berderet di tengah-tengah pulau.

"Bangunan itu sudah dua lapis. Di depannya ada bangunan yang berderet juga," ucap Sagir (58), warga RT 001 RW 001, Kamal Muara. Pembangunan dan proses pekerjaan pulau terus berlanjut bahkan hingga dini hari.

Menurut ayah tiga anak ini, pembangunan berlangsung cepat. Hanya dalam beberapa bulan lamanya, ratusan bangunan telah berdiri. Saat Kompas mengelilingi Pulau C yang dikembangkan PT Kapuk Naga Indah (KNI) ini, pertengahan November 2015, sejumlah bangunan belum berdiri.

Di lapangan, memang masih simpang siur soal status dan nama resmi pulau ini. Dalam peta reklamasi 17 pulau yang dipublikasikan Pemprov DKI Jakarta, di lokasi tersebut ada dua pulau, yaitu C dan D. Kedua pulau seharusnya dipisahkan sebuah kanal. Pulau C berbatasan dengan dengan Pulau B yang masuk wilayah Tangerang, Banten.

Namun, saat ini, di lokasi antara Pulau C dan D tak tampak kanal pemisah. Warga dan aparat Pemerintah Kota Jakarta Utara lebih sering menyebutnya sebagai Pulau D. Sementara di tingkat provinsi, lokasi yang sama dengan tempat ditemukannya kegiatan pembangunan gedung tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) disebut Pulau C.

Berdasarkan data Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara, pengembang telah diberi peringatan untuk menghentikan segala aktivitas pembangunan. Hal ini sesuai surat peringatan penghentian pelaksanaan pekerjaan sejak 8 Agustus 2015. Seminggu kemudian, tepatnya 15 Agustus 2015, pemerintah melanjutkan dengan surat segel.

Berdasarkan Surat No 1000/SPB/15/24/8/2015, pengembang diperintahkan membongkar sendiri bangunan sebelum dibongkar pemerintah. Akan tetapi, tujuh bulan berselang, pembangunan tetap berjalan dan pemerintah tidak melakukan eksekusi atau pembongkaran.

Kasudin Penataan Kota Jakarta Utara Marbin Hutajulu menuturkan, Januari lalu pihaknya telah bertemu dengan pengembang Pulau C dan meminta menghentikan total aktivitas pembangunan. "Saat itu, mereka bilang siap dan segera melaporkan ke pimpinan. Pada dasarnya mereka telah melakukan pelanggaran, yaitu membangun tanpa IMB," katanya.

Saat ditanya mengapa pemerintah tidak segera melakukan eksekusi pembongkaran, Marbin berkilah bahwa pengembang saat ini tengah dalam proses mengurus IMB. Dalam sejumlah kasus, pembongkaran bangunan tanpa IMB di Jakarta biasanya dilakukan tujuh hari setelah surat perintah bongkar dikirimkan.

Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Gamal Sinurat, Senin (4/4), menyatakan, berdasarkan informasi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu turut memastikan PT KNI belum mengantongi IMB.

Sudah dipasarkan

Selain mendirikan bangunan, PT KNI yang juga anak usaha Agung Sedayu Grup ini juga telah memasarkan properti. Hal yang sama dilakukan PT Muara Wisesa Samudera (MWS), anak usaha Agung Podomoro Land (APL), pengembang Pulau G. MWS telah membuat maket pulau dan memasarkan rumah, apartemen, serta perkantoran meski pulau belum terbentuk.

Seusai rapat pimpinan, Senin siang, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan, dinas penataan kota dan asisten pembangunan diminta mengklarifikasi. "Sebenarnya sejak mereka (pengembang) launching juga sudah kami peringatkan untuk berhenti dulu," ujarnya.

Kepala Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Iswan Achmadi mengklaim telah melayangkan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga kepada PT KNI untuk menghentikan pembangunan. Instansinya juga melayangkan surat perintah bongkar melalui Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara. Namun, soal pengabaian di lapangan, dia akan mengecek lagi.

"Jika dibilang kecolongan, kami tak merasa demikian, tetapi memang pengawasan belum optimal," ujarnya.

Untuk revitalisasi daratan

Sebelumnya, selama proses pembahasan peraturan daerah (perda), Badan Legislasi DPRD DKI Jakarta juga sempat meminta Pemprov DKI menegur pengembang agar menghentikan pembangunan di atas lahan sampai pembahasan perda dan IMB selesai.

Pada 9 November 2015, panitia khusus DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta meminta pengembang menghentikan pembangunan di atas daratan yang terbentuk. Pengembang diminta menunggu selesainya pembahasan dan pengesahan dua perda tersebut.

Dalam poin ketujuh rekomendasi, panitia khusus juga meminta pengembang menjalankan kewajiban dasar atas izin yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni kompensasi untuk revitalisasi daratan Jakarta. Pemanfaatan lahan juga diminta memperhatikan kepentingan lingkungan, khususnya warga di sekitar kawasan. (JAL/MKN)

Sumber: Kompas | 6 April 2016

Berikan komentar.