TRP
Pemerintah Tentukan Lahan Relokasi
06 April 2016 \\ \\ 304

SEMARANG — Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, akhirnya memutuskan lahan relokasi bagi 316 jiwa dari 85 keluarga korban bencana tanah bergerak dan longsor, yakni di Desa Clapar, Kecamatan Madukara. Tanah kas desa di Dusun Sinanjar seluas 3 hektar juga telah dinyatakan aman oleh tim pemantau Badan Geologi.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara Catur Subandrio, Selasa (5/4), mengatakan, lahan relokasi tersebut berjarak sekitar 1 kilometer dari lokasi bencana. "Secara lisan, Badan Geologi menyatakan, lahan itu layak untuk relokasi. Lahan bakal relokasi merupakan tanah kas desa sehingga nantinya harus ditukar," ujar Catur.

Selanjutnya, BPBD setempat akan mengajukan surat ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar bisa menggunakan dana siap pakai dalam pelaksanaan relokasi. Dana yang disediakan Rp 20 juta per keluarga. Pemprov Jateng juga akan memberikan tambahan Rp 15 juta per keluarga melalui alokasi dana tak terduga.

Kementerian Sosial (Kemsos) juga akan membantu dengan anggaran Rp 35 juta per rumah. Akan tetapi, bantuan dari Kemsos hanya diberikan kepada korban yang rumahnya tertimbun longsor dan huniannya sudah tak memungkinkan lagi ditinggali.

Bencana longsor dan tanah bergerak yang terjadi pada Jumat (25/3) tersebut menyebabkan 20 rumah roboh. Selain itu, 2 rumah rusak sedang, 4 rumah rusak ringan, dan 33 rumah kondisinya terancam. Areal pergerakan tanah yang awalnya hanya 5 hektar terus meluas hingga mencapai 8 hektar. Hingga kemarin, akses jalan utama yang runtuh juga belum diperbaiki. Jumlah pengungsi kini 316 jiwa dan mendiami rumah-rumah warga yang relatif lebih aman.

Menurut Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo, tim geologi telah mengkaji tingkat kemiringan dan pergerakan tanah di lahan bakal relokasi. "Kami sengaja mencari tempat yang tak jauh dari permukiman sebelumnya. Pertimbangan agar tidak jauh dari lokasi perkebunan yang menjadi sumber mata pencarian," katanya.

Penyebab gerakan

Sutedjo menambahkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan tim appraisal untuk mencari pengganti tanah kas milik Desa Clapar. Saat disinggung perihal persiapan relokasi, baru akan dilakukan setelah transisi dari masa tanggap darurat.

Kepala Desa Clapar Somad mengatakan, sejauh ini, sebagian besar warga korban bencana sudah bersedia direlokasi. Namun, ada beberapa keluarga yang belum menerima.

Ketua RT 002 RW 001 Desa Clapar Musafik mengakui, pada 2009 pernah terjadi bencana longsor, tetapi warga enggan mengungsi. Bahkan, mereka telah disediakan lahan relokasi untuk tempat tinggal. "Tetapi enggak mau. Ini salah kami sendiri, kalau dulu mau pergi, semua pasti sudah bisa diantisipasi," katanya.

Koordinator Tim Reaksi Cepat BPBD Banjarnegara Andri Sulistiyo menjelaskan, sebelum relokasi, sebagian warga akan menempati hunian sementara. Bahkan, pasca bencana, Kemsos juga akan memberi jaminan hidup selama tiga bulan sebesar Rp 900.000 per jiwa.

Kemsos pun berkomitmen memberikan dana Program Keluarga Harapan dengan total nilai Rp 333 juta. Bantuan diberikan khususnya bagi ibu hamil dan ibu yang memiliki anak di sekolah dasar hingga menengah atas.

Terkait penyebab pergerakan tanah yang rentan terjadi di Clapar, peneliti geologi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Fadlin, mengemukakan, pemanfaatan lahan oleh warga untuk perkebunan salak menjadi salah satu faktor aktif penyebab longsor. Pohon salak merupakan vegetasi yang memiliki karakter akar serabut sehingga memperlemah daya ikat tanah. Tanah di bagian atas menjadi gembur sehingga mengganggu kestabilan.

Dilihat dari topografi, jalur alternatif Banjarnegara-Wonosobo memiliki kemiringan lereng yang cukup curam. "Hasil interpretasi kami, jalan alternatif Banjarnegara-Wonosobo yang melewati Desa Clapar dibangun di atas sesar geser yang diyakini sebagai zona lemah. Dengan kata lain, litologinya memiliki tingkat kestabilan yang sangat rendah sehingga mudah bergeser," katanya. (GRE)

Sumber: Kompas | 6 April 2016

Berikan komentar.