TRP
Reklamasi-Sarat Celah Korupsi, Dituntut Dibatalkan
04 April 2016 \\ \\ 226

JAKARTA — Penyusunan dua rancangan peraturan daerah tentang reklamasi Teluk Jakarta tidak hanya sarat celah korupsi, tetapi raperda itu juga cacat hukum. Raperda itu baru diusulkan ke DPRD DKI pada Maret 2015, setelah Gubernur DKI mengeluarkan izin reklamasi yang semestinya keluar setelah didahului serangkaian kajian dan peraturan.

Kedua raperda itu meliputi Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Jakarta 2015-2025 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kawasan Pantai Jakarta Utara. Pembahasan kedua raperda itu yang dimanfaatkan anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Sanusi, melancarkan praktik korupsi yang melibatkan Presiden Direktur Agung Podomoro Land (APLN) Ariesman Widjaja dan karyawan APLN, Trinanda Prihantoro.

Pelanggaran pada proyek reklamasi Teluk Jakarta itu disampaikan sejumlah kalangan dari advokasi hukum lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jakarta, Sabtu (2/4).

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik dan Muhamad Isnur dari LBH Jakarta serta beberapa pihak lain menuntut agar proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan karena tak berwawasan lingkungan, tetapi merugikan warga pesisir Teluk Jakarta.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tetap akan menjalankan reklamasi 17 pulau. Pasalnya, reklamasi itu tidak menyalahi aturan yang ada.

"Reklamasi tetap jalan. Karena dari 1995 sudah ada kepresnya. Menurut saya jalan saja," ujar Basuki saat ditemui wartawan di Rusunawa Marunda, Sabtu. Adapun aturan yang dimaksud Basuki adalah Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1992 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

LBH ke Pasar Ikan

Pihak LBH Jakarta, diantaranya Matthew Michele Lenggu, kemarin datang ke Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, setelah menerima laporan dan 400 lembar dokumen KTP dan KK dari warga. Mereka berdialog dengan warga untuk menerima masukan dan data.

Warga RT 001, RT 002, dan RT 012 berkumpul mendengarkan sosialisasi dari LBH Jakarta. Berbagai suara diutarakan untuk merumuskan bentuk tuntutan warga Pasar Ikan yang mempertanyakan keadilan atas penggusuran lokasi tersebut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Sabtu siang. (MDN/C07/C11)

Sumber: Kompas | 3 April 2016

Berikan komentar.