TRP
TN Kerinci Seblat-Zona Inti Semakin Terancam
04 April 2016 \\ \\ 271

JAMBI — Kerusakan ekosistem kembali membayangi Taman Nasional Kerinci Seblat seiring dengan pengusulan pembukaan jalan menembus zona inti rimba. Pengelola taman nasional dan kalangan pemerhati lingkungan meminta pemerintah pusat untuk mengkaji kembali usulan tersebut.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Irmansyah mengatakan, Jumat (1/4), pembukaan jalan sepanjang 12 kilometer menembus Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) untuk tujuan jalur evakuasi bencana telah diusulkan Gubernur Jambi Zumi Zola kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, awal pekan ini. Jalur itu menghubungkan wilayah Pauh Tinggi dan Sungai Kuning di Kabupaten Kerinci, Jambi. "Jalur tersebut untuk mengevakuasi warga saat terjadi erupsi Gunung Kerinci," ujarnya.

Tidak tepat

Namun, Kepala Balai Besar TNKS Arief Toengkagie menyatakan tidak tepat mengusulkan jalur itu sebagai evakuasi. Jalur tersebut berjarak 20 kilometer dari Gunung Kerinci. Jaraknya sangat jauh. Selain itu, karakteristik letusan Gunung Kerinci tidak masif, tetapi lebih bersifat efusif (elehan).

Bahkan, dia menegaskan, sudah cukup banyak jalur dibuat di sekitar taman nasional yang lebih memadai sebagai jalan evakuasi. "Jadi, kami meminta pemerintah agar mengkaji lebih dalam mengenai usulan itu," ujarnya.

Arief menilai usulan jalur lebih dilatari kepentingan membuka jalur ekonomi. Jalur itu melintasi rimba bervegetasi lebat dengan topografi curam. "Kondisi hutannya masih terbilang bagus. Kalau dibuka jalan melintasi jalur itu, ancaman terjadinya pembalakan dan perambahan akan sangat besar," ujarnya.

Hal senada dikemukakan aktivis lingkungan dari Aliansi Konservasi Alam Raya, Musnardi Moenir. Dia menilai kepentingan politik kerap melatarbelakangi usulan pembangunan jalan menembus zona inti TNKS. Meski Kementerian Kehutanan berkali-kali menolak usulan itu, pemerintah daerah terus mengajukan usulan itu kembali.

Menurut dia, jalur sepanjang Pauh Tinggi hingga Sungai Kuning merupakan perluasan perladangan masyarakat dari wilayah Kecamatan Siulak. Jika dibuka jalan, ia khawatir akan berlanjut dengan pembukaan hutan besar-besaran.

Padahal, zona inti itu merupakan sumber resapan air sekaligus jalur jelajah harimau sumatera dan sejumlah spesies dilindungi lainnya. Dengan kondisi alamnya yang curam, pembabatan hutan akan berdampak pada bagian hilir. "Akan banyak desa terancam terjadinya banjir bandang jika kawasan hutan di hulunya rusak. Masyarakat jugalah yang akan menjadi korban," ujar Musnardi.

Pembangunan jalan pertama kali diajukan Pemkab Kerinci tahun 2005 pada jalur Lempur (Kerinci)-Sungai Ipuh (Mukomuko) sejauh 22 kilometer. Menteri Kehutanan menolak. Pemkab Kerinci dan Pemprov Jambi kembali mengusulkan pembangunan jalan menembus TNKS pada 2007 dan 2011. Usulan bertambah untuk pembangunan tiga jalur menembus TNKS, yaitu Lempur-Sungai Ipuh, Pauh Tinggi (Kerinci)-Sungai Kuning (Kabupaten Bungo) sejauh 41 kilometer, dan Lempur Mudik (Kerinci)-Dusun Tuo (Kabupaten Merangin) sejauh 23 kilometer.

Wilayah TNKS meliputi empat provinsi, yakni Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Usulan-usulan pembangunan jalan di provinsi lain juga kerap ditolak pemerintah. Usulan pembukaan akses-akses ekonomi itu juga masih kerap diusulkan dengan mengatasnamakan jalur evakuasi. (ITA)

Sumber: Kompas | 2 April 2016

Berikan komentar.