TRP
Pemerintah Bentuk BLU untuk Biayai Pembebasan Lahan
04 April 2016 \\ \\ 217

Talangan Segera Dilakukan

JAKARTA — Kebutuhan dana pembebasan lahan jalan tol pada 2016 sebesar Rp 16 triliun akan dipenuhi melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Sembari menunggu proses itu, pemerintah meminta badan usaha jalan tol untuk lebih dulu menalangi.

"APBN-P 2016 kira-kira (diputuskan) bulan Juni. Jika menunggu itu, kita kehilangan waktu April sampai Juni. Maka, saya minta kalau ada BUJT yang bisa menalangi agar dibolehkan dengan mengubah amandemen perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT)," tutur Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Jumat (1/4), di Jakarta.

Dana talangan tersebut akan dibayar kembali oleh badan layanan umum (BLU) land banking, bukan dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian PUPR. Ini diputuskan dalam rapat terbatas bidang infrastruktur di Kantor Presiden.

Ketersediaan anggaran untuk pembebasan lahan jalan tol menjadi tantangan. Basuki menjelaskan, hingga 2019, diperlukan setidaknya Rp 44 triliun untuk pembebasan lahan jalan tol di seluruh Indonesia yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan target 1.060 kilometer jalan tol beroperasi pada 2019, pembebasan lahan mesti segera dipenuhi.

Dana pembebasan lahan tahun ini direncanakan dapat dipenuhi sebesar Rp 16 triliun. Tahun 2017 dipenuhi Rp 14 triliun dan tahun 2018 juga dipenuhi Rp 14 triliun. Namun, pada APBN 2016 anggaran pembebasan lahan hanya Rp 1,4 triliun. Agar pembangunan jalan tol tidak terhambat, pemerintah mencari kemungkinan sumber pendanaan lain sembari menunggu proses APBN-P 2016 berjalan.

Menurut Basuki, melalui rapat terbatas diputuskan, pembebasan tanah tetap dilakukan pemerintah dan tanah menjadi aset negara. Dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 dan Perpres No 3/2016, swasta dimungkinkan menalangi pembebasan tanah.

Pemerintah juga akan membentuk BLU untuk membiayai pembebasan lahan infrastruktur, bukan hanya jalan tol, melainkan juga kebutuhan infrastruktur lain seperti pelabuhan dan kereta api. Pembentukan BLU dan pengalokasian anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN-P 2016. Untuk itu, kini tengah disusun peraturan menteri keuangan.

Sembari menunggu proses itu, Basuki meminta badan usaha dapat menalangi pembebasan tanah. "Maka perlu ada amandemen PPJT. Dana talangan itu tidak boleh dikonversi menjadi tarif atau masa konsesi, tetapi harus diganti dana BLU. Di rapat terbatas disebutkan, tanah harus menjadi aset negara sehingga harus dibeli," tutur Basuki.

Secara terpisah, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, mekanisme dana talangan dari badan usaha perlu segera disusun sembari menunggu penetapan APBN-P 2016 agar harga tanah tidak semakin naik. "Hampir semua badan usaha jalan tol diminta untuk menalangi dulu. Sejauh ini, badan usaha bersedia. Kalau tidak bersedia, ya tidak apa-apa meski sayang momennya nanti bisa lewat," ujarnya.

Sejauh ini, lanjut Herry, pihaknya telah menginformasikan permintaan itu kepada BUJT. Pihaknya akan segera mengundang badan-badan usaha itu untuk melakukan amandemen PPJT. Salah satu isi perubahan perjanjian adalah dana talangan tidak dapat dikonversi menjadi masa konsesi atau tarif tol.

Sementara itu, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk M Choliq mengatakan, pihaknya bersedia menalangi pembayaran lahan di jalan tol yang dikelolanya. "Perhitungan bisnisnya, kalau pembangunan jalan tol terhambat, justru cost akan bertambah. Keterlambatan itu akan membuat proyek lebih mahal," ujar Choliq. Menurut dia, dana talangan tersebut akan memperhitungkan bunga kredit. Namun, belum menghitung seberapa besar dana yang diperlukan.

"Perhitungannya belum ada. Tetapi, tidak akan mengganggu cashflow kami," ujarnya. (NAD)

Sumber: Kompas | 2 April 2016

Berikan komentar.