TRP
Lahan Pengganti Jadi Masalah di Kendal
01 April 2016 \\ \\ 352

JAKARTA — Petani Desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, mengeluhkan kedatangan polisi dan tentara di lahan sengketa. Lahan itu disediakan PT Semen Indonesia sebagai pengganti kawasan hutan PT Perhutani di Rembang yang hendak ditambang.

"Tiga hari ini ada puluhan polisi dan tentara mendirikan tenda di sekitar desa. Hari ini mereka menanami lahan garapan petani dengan tanaman mahoni. Petani ketakutan," kata Nur Aziz (43), tokoh masyarakat Desa Surokonto Wetan, Kamis (31/3).

Dihubungi Kamis malam, Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Agung Wiharto menjelaskan, proses tukar-menukar kawasan hutan (TMKH) itu prosedural dan memenuhi syarat pemerintah. Sebelumnya, lahan 125 hektar itu milik PT Sumur Pitu yang tidak dipakai.

"Tak ada masalah atas tukar- menukar itu. Warga juga menerima. Pada 2014 sudah selesai dan kami dapat surat keputusan pelepasan," kata Agung.

Namun, kata Aziz, para petani di Surokonto Wetan keberatan karena cacat hukum. "Kami punya bukti lahan itu milik negara. Kalau milik negara, apa bisa jadi lahan pengganti? PT Sumur Pitu hanya penggarap dan menelantarkannya. Sejak 1972, petani menggarapnya," ujarnya.

Menurut Aziz, luas lahan yang hendak dijadikan tukar guling itu 400 hektar, 127 ha di antaranya berada di Desa Surokonto Wetan yang digarap 460 petani. "Mayoritas warga di sini tak punya lahan dan menggunakannya untuk menanam jagung, singkong, dan padi gogo," ucapnya.

Pada 8 April 2015, petani di Surokonto Wetan mengirim surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meminta peninjauan kembali tukar guling kawasan. Perwakilan petani juga mendatangi KLHK dan mengadukan persoalan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor Hariadi Kartodiharjo mengatakan, sumber sengketa di Kendal adalah munculnya SK Menteri Kehutanan 3021/Menhut-VII/KUH 2014 tentang Penetapan dan Penunjukan sebagai Lahan Pengganti dari PT Semen Indonesia tanggal 17 April 2014. "Sudah jelas di lapangan tidak clear, kok, bisa-bisanya SK itu terbit. Pak San Afri Awang (Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK) juga lihat ke lapangan dan tahu hal itu," ucapnya.

Lahan pengganti itu garapan warga yang sebelumnya lahan hak guna usaha PT Sumur Pitu yang telantar. Sebelumnya, lahan itu gundul. Warga mengolah dengan pembagian hasil 1/3 untuk pihak PT dan 2/3 untuk warga.

"Dengan demikian, lahan pengganti hasil kerja Tim Terpadu tak memenuhi SK Menhut No 32/2010 sebagai dasar kerja Tim Terpadu karena lahan pengganti dalam sengketa serta tidak bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan," katanya.

Di Jakarta, Menteri LHK Siti Nurbaya meminta jajarannya memonitor persoalan itu. "Sebenarnya sudah dibahas dan mereka (Perhutani) melapor sudah selesai," ujarnya. (AIK/ICH)

Sumber: Kompas | 01 April 2016

Berikan komentar.