TRP
Lahan Seluas 834.491 Hektar Direstorasi
01 April 2016 \\ \\ 289

JAKARTA — Hasil analisis klasifikasi prioritas restorasi gambut di empat kabupaten menunjukkan, 187.819 hektar ada di kawasan lindung, seperti hutan lindung dan hutan konservasi, serta 646.672 hektar di hutan produksi dan areal penggunaan lain. Dalam waktu kurang dari setahun ini, sedikitnya 600.000 hektar di antaranya harus mulai dipulihkan Badan Restorasi Gambut.

Empat kabupaten itu adalah Kepulauan Meranti (Riau); Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin (Sumatera Selatan); serta Pulang Pisau (Kalimantan Tengah). Itu jadi areal kerja prioritas BRG tahun ini, seperti diamanatkan Peraturan Presiden No 1/2016 tentang BRG.

Dalam lima tahun ke depan, BRG harus memulihkan sedikitnya 2 juta hektar gambut terbakar di Provinsi Riau, Sumsel, Jambi, Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Papua. "Dari pembicaraan kami dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu penambahan (areal kerja) di Kalimantan Timur," kata Nazir Foead, Kepala BRG, Kamis (31/3), di Kompleks Istana Jakarta.

Ia didampingi jajarannya serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Juru Bicara Presiden Johan Budi menjelaskan kemajuan restorasi gambut. BRG mengkaji 2,26 juta hektar luasan indikatif jadi prioritas di 7 provinsi itu. Kriteria prioritas itu meliputi kondisi bergambut, tutupan hutan, perulangan kebakaran lebih dari 3 kali pada 2000-2011, terbakar pada 2012-2015, dan ada kanal-kanal.

Luasan indikatif itu terdiri dari 360.000 hektar (ha) di kawasan lindung dan 1,9 juta ha di daerah budidaya. Nazir mengatakan, 360.000 ha gambut di kawasan lindung itu akan direhabilitasi negara. "Penegakan hukum oleh aparat berwenang juga dilakukan pada kawasan lindung yang dirambah," kata Budi Wardhana, Deputi Kepala BRG Bidang Perencanaan dan Kerja Sama.

Korporasi dilibatkan

Pada 1,9 juta hektar gambut di daerah budidaya, pemerintah akan minta perusahaan pengelola agar merestorasi lahan. "Jika di lahan warga negara agar membantu," katanya.

Pengelolaan lahan gambut setelah kebakaran versi BRG meliputi revegetasi dan restorasi hidrologi. Pada restorasi hidrologi, kata Alue Dohong, Deputi Kepala BRG Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan, gambut kembali dibasahi dengan pemasangan sekat kanal hingga penutupan kanal.

Pengelolaan air dibutuhkan agar saat kemarau lahan tak mengering dan rawan terbakar. "Kalau bisa ditahan 40 sentimeter dari permukaan gambut akan aman (dari kebakaran). Karena itu, perusahaan wajib mengelola air secara ketat," ujarnya.

Nazir mengatakan, gambut basah sulit terbakar. Tanaman sawit dan akasia bisa hidup meski gambut dibasahi 5-10 cm dari permukaan gambut. "Jika tergenang 1-2 bulan akan tetap hidup meski produktivitas turun," katanya.

Secara terpisah, pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Bandung Sahari mengatakan, lahan gambut paling rawan terbakar jika tak dikelola. "Perusahaan mati-matian menjaga air. Jika overdrain (pengeringan berlebihan), sawitnya akan menderita dan produksi turun," ucapnya.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengimbau agar pengusaha sawit jadi bagian dari upaya merestorasi gambut. "Jangan menentang atau resisten karena pemerintah berupaya memulihkan gambut," ujarnya. (ICH)

Sumber: Kompas | 01 April 2016

Berikan komentar.