TRP
Penataan Pasar Ikan Tanpa Dialog
01 April 2016 \\ \\ 299

Surat Peringatan Pertama Dilayangkan Hari Ini, Penertiban Dimulai Pertengahan April

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap tidak memberikan penjelasan atau ruang dialog kepada warga terkait penataan dan penertiban di kawasan Pasar Ikan dan Luar Batang. Warga menilai rencana penataan ini dilakukan tiba-tiba tanpa solusi bagi warga terdampak.

Wakil Ketua RW 001 Penjaringan Baharuddin menyampaikan, rencana penertiban ini terkesan sangat dipaksakan. Penjelasan dan dialog yang diminta warga tidak digubris. Pemerintah malah tiba-tiba ingin menertibkan ratusan bangunan.

"Kami meminta ada dialog, tetapi lurah tidak datang. Lalu, mereka (perwakilan kelurahan dan aparat) tiba-tiba datang untuk pendataan tanpa diketahui warga untuk apa. Programnya janggal dan tidak jelas," ucapnya, Selasa (29/3).

Sekitar dua minggu lalu, tutur Baharuddin, semua unsur RW dan RT dari empat rukun warga dipanggil ke kantor camat. Di situ disebutkan, kawasan akan ditata untuk mendukung pariwisata sekaligus pembuatan tanggul.

"Mereka bilang ada rusun, tetapi tidak untuk semua warga. Itu pun rusunnya tidak jelas di mana. Saat didesak kenapa terburu-buru, jawabannya hanya menjalankan perintah," kata Baharuddin.

Warga RT 001 RW 004, Syamsuddin (57), menuturkan, pekan lalu, puluhan rombongan petugas dari kelurahan bersama aparat kepolisian dan TNI datang ke rumah-rumah warga. Mereka menyebarkan surat pemberitahuan akan adanya penertiban.

"Jadinya kami takut. Belum nanya apa-apa, rumah sudah ditandai dengan cat merah. Apa enggak ada dialog dulu, (warga) dikasih waktu untuk siap-siap, beberapa bulan lagi," ujarnya.

Berdasarkan data yang diterima Kompas, penataan kawasan Pasar Ikan dan Luar Batang terbagi dalam lima zona dengan total luas 5 hektar lebih. Zona 1, 2, dan 3 berada di RW 004, sementara zona 4 terbagi di RW 001 dan 002 serta zona 5 di RW 003.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikukuh melanjutkan pengosongan lahan di sekitar kanal dan sungai di kawasan Sunda Kelapa, Museum Bahari, dan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Selain mempercantik kawasan Kota Tua, pengosongan lahan ditempuh untuk memastikan infrastruktur tanggul berfungsi baik.

"Saya mau menertibkan bangunan yang di atas laut dan tanggul. Kami mau bangun sheet pile,dan memastikan daratan Jakarta aman dari ancaman rob air laut. Rencana penertiban pertengahan April (2016) nanti," kata Basuki.

Tanggul kanal dan sungai di sekitar Pasar Ikan dan Luar Batang sering jadi sasaran perusakan. Selain dibangun menjadi hunian, tanggul kanal yang terhubung langsung ke Laut Jawa itu dirusak guna memudahkan warga menyeberang. Sementara sebagian permukiman berada di bawah permukaan air laut.

Camat Penjaringan Abdul Khalit menuturkan, surat peringatan pertama menurut rencana diberikan pada Rabu ini. "Sesuai hasil rapat, penataan akan difokuskan bagaimana mengembalikan kawasan Pasar Ikan seperti dulu. Sekaligus juga untuk peninggian tanggul yang ada," ucapnya.

Penertiban bangunan akan dilakukan setelah surat peringatan ketiga diberikan. Selasa siang, 21 keluarga di RW 004 telah dibawa ke dua rusunawa.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji mengatakan, ada empat rusun yang bisa dipakai warga Luar Batang dan Pasar Ikan, yaitu di Marunda, Rawa Bebek, Kapuk Muara, dan Pulo Gebang, dengan total lebih dari 400 unit.

Penertiban di Dadap

Masyarakat Kampung Baru, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, juga meminta solusi atas rencana penertiban oleh Pemkab Tangerang di wilayah mereka.

Tokoh agama Kampung Baru, Syaeful, menjelaskan, warga mempertanyakan nasib mereka, terutama di wilayah kampung nelayan, yang bukan wilayah lokalisasi. "Penataan permukiman nelayan tanpa mekanisme dan prosedur yang jelas. Kami sudah tinggal di tempat ini puluhan tahun, sampai 40 tahun," kata dia saat mendatangi DPRD Kabupaten Tangerang, kemarin.

Warga mendesak agar kawasan ini dibangun kampung nelayan yang dekat dengan pesisir.

Asep Nurman Komarudin dari Bappeda Tangerang mengatakan, terdapat 370 keluarga dan 418 bangunan yang bakal terkena penertiban. (PIN/MKN/HLN/JAL/C06)

Sumber: Kompas | 30 Maret 2016

Berikan komentar.