TRP
Relokasi Perlu Difasilitasi
28 Maret 2016 \\ \\ 386

Kawasan Industri yang Dikelola Baik Memberi Banyak Manfaat

JAKARTA — Kalangan dunia usaha meminta pemerintah menyosialisasikan dan memberi dukungan sebelum mewajibkan industri berlokasi di dalam kawasan industri. Relokasi usaha, terutama bagi industri yang sudah puluhan tahun beroperasi di suatu tempat, bukan hal sederhana.

"Menurut kami harus ada sosialisasi, arahan, dan solusi tempat baru bagi pelaku usaha," kata anggota Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia DKI Jakarta, Giri Utomo, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (27/3).

Giri mengemukakan hal tersebut terkait dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 terkait zonasi daerah industri yang akan berlaku pada Januari 2017 mendatang. Peraturan itu mengatur semua usaha yang masuk kategori industri harus pindah ke daerah industri.

Di sisi lain, Giri menuturkan, terdapat lebih dari 500 unit usaha bidang percetakan dan usaha pendukung, termasuk toko kertas yang juga dikategorikan industri, di DKI Jakarta yang harus pindah lokasi.

Giri mengatakan, banyak pelaku usaha percetakan di Jakarta yang bingung ketika hendak menentukan lokasi pindah. "Pelaku industri keberatan kalau hanya disuruh pindah begitu saja tanpa ada arahan dan solusi lokasi. Apalagi, harga lahan di Jakarta dan sekitarnya mahal," katanya.

Terkait dengan hal tersebut, Giri menyatakan, seharusnya ada lahan yang tidak terlalu jauh dari Jakarta dengan akses jalan memadai yang dapat dimanfaatkan untuk relokasi pelaku industri.

Lokasi tersebut, menurut Giri, harus memudahkan pelaku usaha percetakan yang terintegrasi untuk mendapatkan bahan baku, bahan penunjang, dan mengefisienkan usaha mereka.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, relokasi ke kawasan industri jangan sampai membebani pelaku usaha di daerah.

"Relokasi akan memberatkan pelaku usaha di daerah, terlebih ketika daerah itu jauh dari kawasan industri," kata Fajar.

Fajar menyatakan, banyak industri plastik yang sudah berdiri puluhan tahun dan posisinya tersebar di sejumlah wilayah. Pabrik plastik di sekitar Solo, misalnya, terpencar di Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, Klaten, dan Sukoharjo.

Demikian pula di Surabaya, pabrik plastik antara lain tersebar di Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto. "Kalau mau mewajibkan pelaku industri pindah ke kawasan industri, perlu disiapkan kawasan industri dengan infrastruktur lengkap," kata Fajar.

Kawasan industri tersebut, menurut Fajar, harus dilengkapi fasilitas air, listrik, hingga transportasi yang memadai. Pelaku usaha akan terbebani biaya tinggi yang berujung pada merosotnya daya saing apabila tidak ada dukungan fasilitas tersebut.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengatur perusahaan industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di kawasan industri.

Kewajiban ini dikecualikan bagi perusahaan industri yang akan menjalankan usaha industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri atau telah memiliki kawasan industri, tetapi seluruh kapling di dalamnya telah habis terpakai.

Satu lokasi

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia Sanny Iskandar mengatakan, pengumpulan industri di satu lokasi memiliki banyak manfaat.

"Terkonsentrasinya 500 pelaku industri dalam satu kawasan, misalnya, akan memudahkan pengelolaan limbah. Limbah dari ratusan pabrik tersebut dapat dialirkan dalam saluran tertutup yang bermuara di instalasi pengolahan air limbah," kata Sanny.

Menurut Sanny, pengontrolan pengelolaan limbah di dalam kawasan tersebut jauh lebih mudah daripada jika ratusan pabrik itu terpencar di luar kawasan industri. Industri pun berpotensi semakin efisien apabila berada di dalam kawasan industri yang berfasilitas lengkap dan dikelola profesional.

Sanny mengatakan, apabila pemerintah daerah memiliki prakarsa mengarahkan pelaku industri ke kawasan yang memang diperuntukkan bagi industri, pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelaku industri setempat.

Fasilitas tersebut, Sanny menyatakan, dapat berupa pengembangan dan pengelolaan lingkungan industri kecil atau sentra industri kecil menengah. "Pola seperti ini sudah dilakukan di beberapa daerah, semisal di Jawa Tengah," kata Sanny.

UU No 3/2014 tentang Perindustrian juga mengecualikan kewajiban berlokasi di kawasan industri bagi industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas. Pengecualian juga diberikan bagi industri pengguna bahan baku khusus dan/atau industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus. (CAS)

Sumber: Kompas | 28 Maret 2016

Berikan komentar.