TRP
Alih Fungsi Lahan Ancam Ruang Terbuka Hijau
24 Maret 2016 \\ \\ 262

JAKARTA — Maraknya kebakaran hutan dan alih fungsi lahan memicu penurunan indeks tutupan lahan tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan program desa hijau untuk menambah ruang terbuka hijau dan pemulihan lahan terbuka bekas pertambangan.

Menurut data Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (PKLAT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), indeks tutupan lahan (ITL) tahun 2015 sebesar 58,55 persen. Itu berarti turun dibandingkan dengan ITL tahun 2014 yang mencapai 59,1 persen.

Direktur PKLAT Kementerian LHK Sulistyowati mengemukakan hal itu dalam paparan rapat kerja teknis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK, Rabu (23/3), di Jakarta. Penurunan indeks tersebut karena maraknya kebakaran hutan dan alih fungsi lahan pada 2015.

Tahun 2019, pemerintah menargetkan indeks tutupan lahan atau ruang terbuka hijau 62 persen. Untuk itu, pihaknya akan menerapkan program Indonesia Hijau. "Program Indonesia Hijau dilakukan bertahap. Ada provinsi hijau dan ada kabupaten atau kota hijau. Kuncinya dimulai dari desa hijau," ucap Sulistyowati.

Perlu sinergi

Implementasi program desa hijau itu melalui pemulihan lahan terbuka dengan konsep dekonsentrasi. Tujuannya, menambah ataupun memperbaiki tumbuhan di desa. "Urusan pemulihan lahan itu tak hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus bersinergi dengan pemerintah daerah," ujarnya.

Kementerian LHK mencatat, luas tutupan hutan semua desa di Indonesia pada 2014 mencapai 959.450 kilometer persegi. Itu setara dengan 50,13 persen dari total luas wilayah desa, yakni 1,91 juta kilometer persegi.

Di Indonesia ada 74.093 desa. Itu terbagi dalam beberapa status, yakni desa tangguh bencana (30.114 desa), desa konservasi (2.857 desa), desa wisata (978 desa), desa siaga sehat, dan desa lain. Desa konservasi berada di kawasan konservasi alam.

Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Pelembagaan Direktorat PKLAT Kementerian LHK Edi Nugraha mengatakan, program desa hijau itu akan mulai dilakukan setidaknya satu desa per provinsi. Pihaknya berharap kabupaten atau kota mengusulkan pemulihan lahan bekas tambang di daerahnya.

Selain itu, desa yang sudah memiliki status lain bisa ditambahkan sebagai desa hijau. "Misalnya, ada desa berstatus desa siaga sehat, itu bisa ditambahkan menjadi desa hijau," ujarnya.

Namun, diakui, belum ada riset lebih lanjut atau target efektivitas pemulihan lahan dari program desa hijau terhadap peningkatan ITL. Pemulihan lahan oleh desa hijau diyakini berkontribusi pada kenaikan tutupan lahan. Data PKLAT Kementerian LHK menyebutkan, pada 2015 ada 328 titik lahan akses terbuka di 132 kabupaten atau kota. (C11)

Sumber: Kompas | 24 Maret 2016

Berikan komentar.