TRP
Agar Yogya Nyaman
21 Maret 2016 \\ \\ 453

Beberapa tahun terakhir, slogan "Yogyakarta Berhati Nyaman" kian sering dipelesetkan menjadi "Yogyakarta Berhenti Nyaman". Musababnya, Kota Yogyakarta diwarnai sejumlah masalah sehingga membuat kenyamanan warga menurun. Salah satu faktor yang dinilai menurunkan kenyamanan itu adalah pertumbuhan pesat bangunan komersial.

Beberapa data memang menunjukkan jumlah bangunan komersial di Yogyakarta, terutama hotel berbintang, meningkat pesat. Data Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebutkan, jumlah hotel berbintang di Kota Yogyakarta hingga awal tahun 2015 sebanyak 57 unit, naik sekitar 170 persen daripada tahun 2010 yang sebanyak 21 unit. Jumlah hotel nonbintang pada 2015 sebanyak 362 unit, naik sekitar 9 persen dari 2010 yang sebanyak 332 unit.

Posisi Yogyakarta sebagai salah satu tujuan wisata favorit di Indonesia merupakan faktor utama pendorong pertumbuhan hotel. Meskipun menghasilkan dampak positif, berupa masuknya investasi dan terbukanya lapangan kerja, pertambahan hotel memiliki dimensi negatif.

Selain kemacetan arus lalu lintas yang semakin menjadi, beberapa tahun ini muncul gerakan warga yang mempersoalkan pesatnya pertumbuhan bangunan komersial di Yogyakarta. Mengusung slogan "Jogja Ora Didol" atau "Yogyakarta Tidak Dijual", sejumlah warga memprotes pendirian beberapa hotel yang diduga menyebabkan sejumlah sumur warga mengering.

Kasus sumur kering itu antara lain terjadi di Kampung Miliran, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Sesudah protes di Miliran muncul, gerakan protes menolak pembangunan hotel muncul di beberapa wilayah Yogyakarta. Kasus sumur kering itu bahkan pernah diangkat menjadi film dokumenter berjudul Belakang Hotel.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, pemerintah kota (pemkot) telah berupaya mengendalikan pertumbuhan hotel di Kota Pelajar itu. Upaya tersebut antara lain mengeluarkan kebijakan moratorium penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) hotel mulai 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2016.

Moratorium tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. "Moratorium itu kan bentuk nyata pengendalian pembangunan hotel di Yogyakarta," kata Haryadi beberapa waktu lalu.

Namun, moratorium tersebut dinilai kurang efektif. Perwali No 77/2013 menyatakan, permohonan IMB hotel sebelum 1 Januari 2014 tetap diproses. Akibatnya, sejak perwali disahkan 20 November 2013 hingga 31 Desember 2013, investor berlomba-lomba mengajukan IMB hotel.

Pada periode itu, ada 104 permohonan IMB hotel dan semuanya tetap diproses. Dari 104 permohonan tersebut, hingga awal Februari 2016, ada 83 permohonan IMB hotel yang dikabulkan. Sisanya masih diproses.

Upaya lain untuk meminimalkan dampak negatif pertumbuhan hotel di Yogyakarta adalah mewajibkan pengelola hotel memakai air perusahaan daerah air minum (PDAM). Perintah tersebut dikeluarkan agar pengelola hotel tidak terus-menerus menyedot air tanah dalam jumlah besar sehingga ketersediaan air tanah di kota itu dan sekitarnya terjaga.

Hunian vertikal

Selain hotel, bangunan komersial lain yang perlu diantisipasi pertumbuhannya di Yogyakarta adalah apartemen. Pada Senin, 29 Februari 2016, Pemkot dan DPRD Yogyakarta sepakat mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun. Produk hukum tersebut mengatur beberapa jenis rumah susun (rusun), yakni rusun umum, rusun khusus, rusun negara, dan rusun komersial (apartemen).

Selain melindungi konsumen rusun dan apartemen, perda itu mengisyaratkan pengembangan hunian di Yogyakarta akan diarahkan ke hunian vertikal.

Menurut Sutaryono, dosen tata ruang di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, pengembangan hunian di Kota Yogyakarta memang perlu diarahkan ke hunian vertikal. Hal itu karena ruang untuk permukiman di Yogyakarta kian terbatas, sementara laju kekurangan rumah (backlog) di Yogyakarta tergolong tinggi. "Berdasarkan data Pemprov DIY tahun 2014, backlog perumahan di Kota Yogyakarta mencapai 27.000, sementara backlog di DIY mencapai 94.000," katanya.

Namun, Sutaryono mengingatkan, jenis hunian vertikal yang dibutuhkan Yogyakarta bukanlah apartemen, melainkan rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Mayoritas warga yang membutuhkan rumah berasal dari kelompok berpenghasilan rendah.

Elanto Wijoyono, aktivis gerakan Warga Berdaya, justru mencurigai penetapan Perda No 2/2016 bukan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap, ke depan, Pemkot Yogyakarta mendengarkan aspirasi warga sebelum mengambil kebijakan. Kemauan mendengar aspirasi tersebut penting sebagai salah satu syarat agar Yogyakarta tetap nyaman. (HARIS FIRDAUS)

Sumber: Kompas | 20 Maret 2016

Berikan komentar.