TRP
KPK Perlu Libatkan Masyarakat Adat
21 Maret 2016 \\ \\ 281

JAKARTA — Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi menelisik perizinan dan tumpang tindih perkebunan sawit perlu melibatkan masyarakat adat. Itu karena dalam praktiknya banyak terjadi kasus penguasaan tanah yang didiami atau digarap masyarakat adat.

Persoalan lain, menurut Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Perkumpulan HuMa Sisilia Nurmala Dewi, konflik agraria terbesar terjadi di sektor perkebunan. Ada 158 konflik sektor perkebunan dari 349 konflik agraria yang dicatat HuMa.

Sementara itu, program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang melibatkan KPK akan menyasar perkebunan kelapa sawit. Langkah itu akan dimulai April 2016. Tujuannya antara lain membantu penyelesaian konflik masyarakat dengan pihak perkebunan (Kompas, 18/3).

"Investigasi nantinya harus banyak melibatkan masyarakat adat yang tinggal di situ karena mereka pasti tahu," kata Sisilia.

Izin perkebunan banyak pula yang tidak melalui prosedur layak, merampas tanah masyarakat, dan tidak melalui langkah memadai. "Pelanggaran prosedur hingga dapat izin itu pasti ada praktik-praktik korupsi di dalamnya," ujarnya.

Pada kesempatan lain, Romo Agustinus Ubin dari Komisi Keadilan dan Perdamaian mengungkapkan, "Ada uang sagu hati yang diberikan kepada masyarakat dan mereka diminta menyerahkan KTP atau identitas lain dan menandatangani pernyataan menerima uang. Tahu-tahu tanah sudah disertifikatkan. Proses itu lantas menjadi jual beli tanpa masyarakat memahaminya."

Sisilia menambahkan, "Masyarakat biasanya tidak dimintai persetujuan, tidak juga memiliki informasi memadai."

Nantinya, menurut dia, program penelisikan terhadap perkebunan kelapa sawit bisa membantu proses pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang di dalamnya termasuk pengakuan pada wilayah adat.

Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administrasi akan lebih baik untuk perbaikan tata kelola hutan. "Banyak yang meremehkan sanksi administrasi. Padahal, dengan pembekuan izin itu berarti ada waktu untuk perbaikan tata kelola," katanya. Sementara pada sanksi pidana, perusahaan tidak mengubah tata kelola karena sering kali yang dipidana hanya bawahan.

Perluasan lahan

Di Pontianak, Kalimantan Barat, Direktur Institut Dayakologi John Bamba mengatakan, perluasan berbagai izin di kawasan hutan, termasuk perkebunan kelapa sawit, saat ini tidak bisa ditoleransi lagi. Itu demi menyelamatkan wilayah adat.

Catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), saat ini terdapat 57 juta hektar atau 80 persen kawasan hutan dikuasai masyarakat adat. "Dalam konteks berhadapan dengan investasi di wilayah adat, penghentian perluasan lahan bisa menyelamatkan (wilayah hutan) yang tersisa," kata John.

Pada sejumlah kesempatan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan, mereka terus berupaya menerapkan praktik bisnis berkelanjutan. (ISW)

Sumber: Kompas | 19 Maret 2016

Berikan komentar.