TRP
Laut Tiongkok Selatan - Negara ASEAN Perlu Tetapkan Klaim secara Jelas
18 Maret 2016 \\ \\ 337

JAKARTA — Negara-negara anggota ASEAN yang mengklaim wilayah di perairan Laut Tiongkok Selatan perlu lebih spesifik dalam menetapkan pulau yang diklaim. Selama ini, klaim Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam hanya mencakup satuan gugus sehingga sulit untuk menetapkan batas wilayah yang diklaim dan juga zona ekonomi eksklusif (ZEE)-nya.

Dalam acara dialog ASEAN tentang Hukum Internasional di Erasmus Huis, Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia di Jakarta, Kamis (17/3), Dr Arif Havas Oegroseno, Deputi Menteri pada Kementerian Koordinator Bidang Maritim, mengatakan, dengan menetapkan secara spesifik pulau yang diklaim, penetapan batas wilayah yang diklaim dan ZEE-nya lebih jelas.

Dalam acara yang dibuka Duta Besar Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol, Dr Robert Beckman, Direktur Pusat Hukum Internasional, Universitas Nasional Singapura, mengemukakan, dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS), yang dapat diklaim sebagai wilayah adalah sebuah pulau, yang merupakan daratan alami yang dikelilingi oleh laut dan tetap berada di atas permukaan air pada saat laut pasang. Penekanan alami menjadi penting, bukan pulau buatan. Karang yang tidak dapat menunjang kehidupan ekonomi tidak dapat digunakan untuk menetapkan batas wilayah dan ZEE.

Dari pulau alami itulah ditetapkan batas wilayah laut sejauh 12 mil laut (sekitar 22,2 km) dan ZEE sejauh 200 mil laut (sekitar 370 km).

Saat ini, perairan Laut Tiongkok Selatan menjadi tumpang tindih klaim wilayah di antara Tiongkok, Taiwan, Brunei, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Tiongkok mendasarkan klaim wilayahnya pada sejarah, hal yang tak diakui UNCLOS. Dengan demikian, sulit dicarikan penyelesaiannya dengan menggunakan peraturan internasional.

Bukan itu saja, Tiongkok bahkan telah membangun pulau buatan lengkap dengan pelabuhan dan landasan pesawat terbang di gugus kepulauan yang juga diklaim oleh Filipina. Manila membawa pertikaian wilayah itu ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda, tetapi Tiongkok menolak penyelesaian oleh Mahkamah Internasional. Jika mengikuti aturan UNCLOS, Tiongkok tidak dapat mengklaim batas 12 mil laut dan ZEE 200 mil laut dari pulau buatan itu.

Bersedia patuh

Penyelesaian wilayah model Indonesia dan Malaysia dalam pertikaian wilayah di Pulau Sipadan dan Ligitan hanya dapat dicapai karena kedua negara bersedia patuh pada keputusan Mahkamah Internasional.

Perairan Asia Tenggara, termasuk Laut Tiongkok Selatan, sangat penting bagi dunia internasional. Lebih dari 80 persen pelayaran perdagangan internasional melintasi perairan Asia Tenggara. Ini bukan hal yang baru. Dubes Rob Swartbol mengisahkan pelayaran yang dilakukan Portugal dan Belanda 400-an tahun lalu.

Sementara pembahas, Dr Connie R Bakrie, Direktur Studi Maritim Indonesia, meminta negara-negara ASEAN menjadi penentu di perairannya sendiri dan tidak diatur oleh negara-negara besar. (JL)

Sumber: Kompas | 18 Maret 2016

Berikan komentar.