TRP
Sengketa Agraria Meningkat
17 Maret 2016 \\ \\ 337

Presiden Berkomitmen Selesaikan Konflik Terkait Masyarakat Hukum Adat

JAKARTA — Sengketa agraria yang melibatkan masyarakat hukum adat meningkat dan cenderung tak terselesaikan. Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berkas aduan terkait persoalan itu pada 2013 ada 1.123 kasus, lalu jadi 2.483 kasus pada 2014, yang 20 persen di antaranya menyangkut agraria.

Potensi konflik itu diperkirakan membesar. Data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan BPS (2009), 31.957 desa dimasukkan dalam kawasan hutan negara. Padahal, 71,06 persen warganya menggantungkan hidup dari sumber daya hutan.

"Polemik persoalan agraria ini mendorong Komnas HAM melakukan Inkuiri Nasional sebagai terobosan penyelesaian pelanggaran HAM yang meluas dan sistemik," kata Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat dalam peluncuran empat buku tentang "Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan", di Jakarta, Rabu (16/3).

Buku itu dokumentasi proses Inkuiri Nasional Komnas HAM didukung sejumlah lembaga. Inkuiri dengan menggali persoalan dari kesaksian banyak pihak, termasuk masyarakat yang tak tersentuh negara. Selain itu, menggali data dan fakta lewat mekanisme dengar keterangan umum sehingga menyelesaikan persoalan dan mendidik publik.

Koordinator Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan, inkuiri penting. Sebab, konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat (MHA) di kawasan hutan yang diklaim hutan negara selama ini cenderung tak tuntas.

Kasus akut

Dari ribuan kasus sengketa, Komnas HAM memilih 40 kasus terkait MHA di kawasan hutan di tujuh wilayah, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara, dan Papua. Kasus itu mayoritas akut dan terjadi sejak Orde Baru dan berlanjut, bahkan meluas.

Di Sumatera, kasus yang dikaji, yakni konflik masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta di Sumatera Utara dengan Toba Pulp Lestari; Suku Anak Dalam di Jambi melawan PT Asiatic Persada; dan konflik MHA Mukim Lango di Aceh Barat dengan PT Potens Bumi Sakti. Di Jawa, sengketa antara MHA Kasepuhan dengan pertambangan, Perhutani, dan kawasan hutan konservasi.

Di Kalimantan, konflik MHA Dayak Benuaq di Kampung Tae, Kalimantan Timur, menghadapi sejumlah perusahaan HPH, sawit, dan pertambangan. Selain itu, sengketa antara MHA Punan Dulau dan PT Intracawood serta sengketa masyarakat Semunying Jaya dengan PT Ledo Lestari. Kasus di pulau lain karakternya serupa, konflik MHA dengan perusahaan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

Berdasarkan hasil inkuiri, ditemukan beberapa akar masalah penyebab konflik. Pertama, belum ada pengakuan atas MHA. Kedua, ada penyederhanaan keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayah adat dan sumber daya hutannya menjadi persoalan administrasi semata.

Akar masalah ketiga adalah kebijakan pembangunan yang bias pertumbuhan ekonomi. Keempat, patriarki di tubuh negara dan masyarakat adat. Kelima, tidak ada lembaga penyelesaian konflik agraria yang berotoritas.

Persoalan itu, kata Sandrayati, tambah rumit karena keterlibatan aparat, termasuk Polri, dalam sengketa. Bahkan, kekerasan sering dilakukan aparat.

Rekomendasi

Dari hasil inkuiri itu, Komnas HAM membuat rekomendasi kepada sejumlah lembaga, di antaranya DPR diharap segera mengesahkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Kepada Presiden direkomendasikan, antara lain membentuk lembaga independen (Satgas MHA), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melibatkan MHA secara aktif dan transparan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan.

Terkait rekomendasi itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, Presiden Joko Widodo berkomitmen menyelesaikan masalah terkait MHA yang rata-rata akut itu. "Tanpa menyelesaikan masalah lama ini, kita tak akan bisa menghadapi persoalan di masa depan secara lebih baik," ujarnya.

Meski demikian, usulan pembentukan Satgas MHA masih perlu dikaji lagi. Hal itu karena saat ini pemerintah tengah fokus melakukan efisiensi birokrasi. Pihaknya mempertimbangkan apakah kementerian yang sudah ada dapat menyelesaikan persoalan tersebut, selain soal anggaran. (AIK)

Sumber: Kompas | 17 Maret 2016

Berikan komentar.