TRP
Uang Wajib Tahunan Otorita Membebani
17 Maret 2016 \\ \\ 409

BATAM — Warga Batam, Kepulauan Riau, berharap pemerintah segera menghapuskan uang wajib tahunan otorita. Pungutan itu membebani warga selama puluhan tahun.

Seorang warga kawasan Sekupang, Hendri, menyebut bahwa warga Batam harus membayar PBB dan uang wajib tahunan otorita (UWTO). PBB dibayarkan kepada Pemerintah Kota Batam dan UWTO dibayar ke Badan Pengusahaan (BP) Batam. "Semua orang di Batam dianggap sebagai penyewa ke BP Batam. Makanya, kami antara senang dan tidak percaya waktu dengar kabar UWTO akan dihapus," ujarnya, Rabu (16/3) di Batam.

Diwawancarai terpisah, Ketua Dewan Pakar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Ampuan Situmeang, Ketua REI Khusus Batam Djaja Roeslim, dan anggota DPRD Batam Werton Panggabean juga menyatakan setuju penghapusan UWTO. "Pemerintah jangan hanya janji-janji lagi. Segera realisasikan kalau memang mau menghapus UWTO," ujar Werton.

Rencana penghapusan UWTO diumumkan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan. Dalam sosialisasi perubahan tata kelola Batam, Ferry yang juga salah satu anggota Dewan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam menyatakan, warga tidak boleh dibebani pungutan ganda. UWTO dan PBB di Batam adalah bentuk pungutan ganda untuk obyek pajak yang sama.

Oleh karena itu, pemerintah mengkaji penghapusan UWTO. Namun, penghapusan hanya berlaku untuk permukiman.

Memberatkan

Werton mengatakan, UWTO memberatkan warga dari segi biaya ataupun waktu. Untuk pengurusan lahan rumahnya, ia sudah menghabiskan lebih dari sebulan dan tetap belum ada kepastian kapan akan selesai. "Padahal, kami ini mau memberi uang ke BP Batam. Bukannya mau minta uang," ujarnya.

UWTO dipungut secara kumulatif untuk 30 tahun di periode pertama. Di periode selanjutnya, UWTO dipungut rentang 20 tahun dan dibayar di muka. Pungutan itu tidak lepas dari pemberian hak pengelolaan lahan seluruh Pulau Batam kepada Otorita (yang kini menjadi BP) Batam. Setiap pengguna lahan di Batam dianggap hanya meminjam dari BP Batam dan karena itu harus membayar uang sewa kepada BP Batam.

Direktur Promosi Investasi BP Batam Purnomo Andi Antono menyebut sampai saat ini belum ada pembicaraan apa pun soal penghapusan UWTO. BP Batam tetap mengikuti aturan lama dan memungut UWTO.

Tahun lalu, BP Batam mengumpulkan Rp 400 miliar dari UWTO. Pungutan UWTO merupakan sumber pendapatan terbesar BP Batam. Dari pelabuhan, BP Batam hanya mendapat Rp 204 miliar dan Bandara Hang Nadim Rp 149 miliar.

Djaja menyatakan, pengusaha dan konsumen properti sangat senang dengan rencana penghapusan itu. Selama ini, biaya UWTO menjadi salah satu komponen biaya yang memberatkan.

Pengembang menunggu kabar baik lain yang juga sudah diumumkan DK PBPB Batam. Ketua DK PBPB Batam Darmin Nasution menyebut, salah satu insentif kawasan ekonomi khusus Batam adalah warga asing bisa memiliki properti. (RAZ)

Sumber: Kompas | 17 Maret 2016

Berikan komentar.