TRP
Pemerintah Terus Dorong Hutan Adat
16 Maret 2016 \\ \\ 289

PADANG — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus mendorong perhutanan sosial di Sumatera Barat. Tidak hanya hutan nagari, hutan kemasyarakatan, dan lainnya, implementasi skema tersebut juga dilakukan dengan hutan adat. Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Tanah Datar menjadi dua wilayah di Sumatera Barat yang ditargetkan segera memiliki hutan adat.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan komunikasi multipihak dalam rangka proses pendampingan pengakuan hutan adat di Sumbar yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Kehutanan Sumbar, serta Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), di Padang, Selasa (15/3). Hadir dalam acara itu perwakilan dari Mentawai dan Tanah Datar serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat.

"Pertemuan ini memang masih awal, yakni memberikan pemahaman kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah tentang peraturan daerah pengakuan masyarakat hukum adat," kata Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Hendri Octavia.

Menurut Hendri, perda tersebut sangat penting karena menjadi bagian syarat penetapan hutan adat sebagai hak masyarakat hukum adat (MHA). Syarat penetapan, yakni adanya MHA yang diakui oleh perda dan ada peta wilayah adat yang disahkan kepala daerah, areal yang diajukan seluruhnya atau sebagian berupa hutan, serta ada surat pernyataan dari MHA untuk penetapan areal tersebut sebagai hutan adat.

"Seperti skema perhutanan sosial lain, tujuan hutan adat ini adalah bagaimana memberdayakan masyarakat adat untuk mengelola hutan demi kepentingan mereka," kata Hendri.

Berdasarkan catatan Kompas, Kabupaten Tanah Datar tengah memproses penyusunan draf dan naskah akademik perda pengakuan MHA. Di Mentawai, perda pengakuan MHA telah masuk proyek legislasi daerah DPRD dan akan disahkan April nanti.

Kepala Subdirektorat Pemetaan dan Konflik KLHK Ratnasari mengatakan, perda pengakuan MHA sebagai tiket menuju penetapan hutan adat. "Salah satu poin dari Nawacita Presiden Joko Widodo adalah menghadirkan kembali negara dan membangun Indonesia dari pinggiran. Bentuk implementasi dari poin Nawacita itu adalah mengakui masyarakat hukum adat dengan hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945," kata Ratnasari.

Selain mendorong Mentawai dan Tanah Datar, kata Ratnasari, KLHK juga sedang memproses penetapan hutan adat di enam lokasi. Lima di antaranya di Jambi, yakni Hutan Adat Serampas, Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang, Hutan Adat Bukit Tinggai, Hutan Adat Tigo Lurah Permenti yang Berenam, dan Hutan Adat Tigo Lurah Kemantan. Adapun satu lagi di Sulawesi Selatan, yakni Hutan Adat Ammatoa Kajang.

Di Lampung, penanaman di hutan produksi seluas 225.000 hektar mulai digalakkan agar hutan dapat menghasilkan kayu berkualitas, misalnya jati, mahoni, dan cempaka. Lima tahun terakhir, sekitar 75 persen atau seluas 168.750 hektar hutan produksi rusak karena perambahan dan alih fungsi lahan secara masif. Selama ini, area tersebut hanya ditanami tanaman palawija, misalnya jagung dan singkong.

"Tahun ini, kami menargetkan 1.000 hektar area hutan produksi sudah ditanami pohon berkualitas tinggi, di antaranya jati, cempaka, dan mahoni," kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Sutono di Bandar Lampung.

Sementara itu, Satuan Polisi Operasi Reaksi Cepat Kalimantan Tengah menyita 450 potong kayu olahan tanpa dokumen di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Selasa. (ZAK/IDO/VIO)

Sumber: Kompas | 16 Maret 2016

Berikan komentar.