TRP
Perda Rusun untuk Lindungi Konsumen
11 Maret 2016 \\ \\ 520

YOGYAKARTA — Peraturan daerah tentang rumah susun yang disahkan Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPRD Yogyakarta beberapa waktu lalu memberikan perlindungan kepada pembeli apartemen. Konsumen antara lain akan terhindar dari kerugian ketika proyek pembangunan apartemen berhenti seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman beberapa waktu lalu.

Perda itu antara lain mengatur, pengembang apartemen hanya bisa membuat perjanjian pengikatan jual beli sesudah apartemen terbangun paling sedikit 20 persen. Perjanjian itu juga hanya bisa dibuat setelah pengembang mengantongi izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah.

"Setelah ada perda ini, masyarakat yang ingin membeli apartemen di Kota Yogyakarta lebih terlindungi karena sudah ada regulasinya," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (REI) DIY Nur Andi Wijayanto, Kamis (10/3), di Yogyakarta.

Chief Executive Officer Cokroningrat Imperial Park Apartment Hengky Budi Priyanto mengatakan, sebagai pengembang yang akan membangun apartemen di Yogyakarta, pihaknya menyambut baik pengesahan perda tersebut. Sebab, perda itu sangat penting agar pembeli apartemen bisa mendapatkan sertifikat hak milik strata title atau satuan rumah susun.

"Di wilayah lain, pembeli apartemen tidak bisa mendapatkan sertifikat strata title karena belum ada perda yang mengatur soal rumah susun," katanya. Persiapan proyek Cokroningrat Imperial Park Apartment di Yogyakarta yang dimulai sejak 2011 terhenti karena saat itu belum ada perda tentang rumah susun.

Perda tentang rumah susun disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Yogyakarta pada 29 Februari. Perda itu mengatur beberapa jenis rumah susun, yakni rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial atau apartemen.

Khusus untuk rumah susun komersial, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pengembang. Salah satu syarat adalah pengembang apartemen harus menyediakan rumah susun umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas minimal 20 persen dari total luas lantai apartemen yang dibangun. Rumah susun umum itu bisa dibangun di dalam atau di luar kawasan apartemen.

Andi mengatakan, kewajiban tersebut memang harus dijalankan karena juga merupakan perintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. "Namun, harus diingat bahwa lahan untuk rumah susun umum itu mesti disediakan pemerintah," katanya.

Ketua DPRD Yogyakarta Sujanarko mengatakan, perda rumah susun tersebut merupakan inisiatif DPRD Yogyakarta periode 2009-2014. Namun, karena pembahasannya membutuhkan waktu lama, perda itu baru bisa disahkan tahun ini. (hrs)

Sumber: Kompas | 11 Maret 2016

Berikan komentar.