TRP
Penataan Pantura-Taati Dasar Aturan Reklamasi
11 Maret 2016 \\ \\ 339

JAKARTA — Reklamasi di pantai utara Jakarta harus memperhatikan banyak aspek, seperti sosial, lingkungan, dan ekonomi. "Harus memperhatikan kondisi ekosistem, keberlanjutan penghidupan, juga menjaga kehidupan nelayan, bukan hanya manfaat sesaat," ucap Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono saat ditemui di tempat kerjanya, Kamis (10/3).

Menurut dia, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang menjadi dasar penerbitan izin oleh Pemprov DKI tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan aturan lainnya. Apalagi, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2008, kawasan Jakarta dan enam wilayah di sekitarnya adalah Kawasan Strategis Nasional (KSN).

Dalam Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K), izin lokasi dan pengelolaan KSN merupakan wewenang menteri.

"Aturan izin lokasi reklamasi harus mengacu pada Perda Rencana Zonasi WP3K berdasarkan pada Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di WP3K. Ini aturan yang dibuat untuk menjaga laut yang harus kita taati bersama," ujarnya.

Beda dasar

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati menyatakan, izin lokasi dan pelaksanaan reklamasi didasarkan pada Keppres No 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pada Pasal 4 disebutkan, wewenang dan tanggung jawab reklamasi pantai utara ada pada Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Tuty, Keppres No 52/1995 masih berlaku kecuali yang terkait dengan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Perpres No 54/2008 tentang Penataan Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. "Namun, ketentuan tentang penataan ruang dalam Perpres No 54/2008 kami adopsi dalam Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta," ujarnya.

Ketentuan yang diadopsi, antara lain jarak dari titik surut terendah yang sekurangnya 200 meter, titik terluar berkedalaman 8 meter, dan ketentuan jalur lalu lintas dan pelayaran.

Terkait ketentuan Perpres No 122/2012 yang menyebut bahwa menteri memberikan izin lokasi dan pelaksanaan reklamasi pada kawasan strategis nasional tertentu, reklamasi lintas provinsi, dan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola pemerintah, kata Tuty, Pemprov DKI Jakarta tak melanggar. "DKI itu Kawasan Strategis Nasional, bukan strategi nasional tertentu sebagaimana diatur perpres itu," ujarnya.

Beda dasar ini pula yang dijadikan dasar sejumlah nelayan dan LSM dalam menggugat izin reklamasi sejak 2015. (JAL/MKN)

Sumber: Kompas | 11 Maret 2016

Berikan komentar.