TRP
Masalah Perbatasan Terabaikan
10 Maret 2016 \\ \\ 352

KUPANG — Pemerintah pusat dinilai kurang peduli terhadap masyarakat perbatasan, dalam menyelesaikan masalah tanah adat dengan Pemerintah Timor-Leste. Hampir saja terjadi bentrok antarwarga perbatasan kedua negara terkait batas tanah. Merunut traktat, antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis, 1904, batas-batas yang disengketakan saat ini merupakan kawasan yang masuk dalam wilayah Pemerintah Hindia Belanda.

Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Frengki Saunuah di Kupang, Rabu (9/3), mengatakan, kasus batas tanah warga RI di perbatasan Timor Tengah Utara dengan warga Timor-Leste sangat serius. Jika penyelesaian masalah itu tanpa melibatkan masyarakat perbatasan dan Pemda Timor Tengah Utara, berarti pemerintah memberikan kesempatan kepada warga RI di perbatasan berperang dengan warga Timor-Leste.

"Beberapa kali hampir saja terjadi bentrok, tetapi untung ada aparat keamanan di perbatasan yang menenangkan situasi. Di Timor Tengah Utara, ada dua titik batas yang disengeketakan antarwarga perbatasan kedua negara. Titik batas paling rawan di sekitar Desa Nelu, Kecamatan Naibat, dan Desa Bikomi Nilulat, Kecamatan Bikomi. Dua wilayah itu masing-masing memiliki luas 2 kilometer persegi dan 1,5 kilometer persegi," kata Saunuah.

Sesuai traktat 1904, wilayah itu masuk Pemerintah Hindia Belanda dan dikuasai warga RI di perbatasan sejak zaman Belanda. Namun, ketika Timor Timur lepas dari Indonesia, Pemerintah Timor-Leste mengklaim wilayah itu, dan sikap Pemerintah RI seakan-akan memberi peluang kepemilikan kepada Timor-Leste.

Masyarakat adat di daerah perbatasan itu memiliki sejumlah bukti, seperti tanaman kelapa, pisang, dan batas sungai serta bukit yang selama ini sebagai penentu wilayah perbatasan. Sebelum pemerintah pusat berdialog dengan Timor-Leste, mereka harus turun langsung ke setiap titik sengketa di perbatasan, jangan hanya memantau wilayah perbatasan melalui satelit.

Klaim sepihak kemudian mendapat tanggapan serius dari pemerintah pusat, seakan-akan lokasi yang diklaim itu milik Timor-Leste. Ini sebagai suatu kegagalan diplomasi. "Jangan korbankan hak warga kecil di perbatasan demi kepentingan politik tertentu," ujarnya.

Sesuai kesepakatan internasional, lokasi yang masih dalam sengketa kedua negara dilarang dikelola atau dibangun apa pun di atas wilayah itu oleh siapa pun. Namun, lokasi yang disengketakan di perbatasan RI dan Timor-Leste sudah dikelola warga Timor-Leste dengan membuka ladang jagung, padi, dan bahkan bangunan permanen.

"Kondisi paling mencekam di Bikomi Nilulat. Warga desa Pasabe di Timor-Leste menyerobot masuk jauh ke wilayah hutan dan tanah adat milik warga Bikomi Nilulat sehingga beberapa kali nyaris terjadi perang di antara kedua pihak. Tetapi pemerintah pusat tidak pernah turun ke lokasi itu," kata Saunuah.

Kepala Penerangan Korem 162/Wirasakti Kupang Kapten (Inf) Ida Bagus membenarkan ada tiga titik di perbatasan yang masih bermasalah. Kasus itu hanya bisa diselesaikan pemerintah pusat dan Pemerintah Timor Leste. Kasus batas tanah itu tidak hanya di Timor Tengah Utara, tetapi juga di Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kupang. (KOR)

Sumber: Kompas | 10 Maret 2016

Berikan komentar.