TRP
Bandara Wirasaba Butuh 6,4 Hektar
10 Maret 2016 \\ \\ 497

Landasan Pacu Diperpanjang Menjadi 1.500 Meter

PURBALINGGA — Pengembangan Pangkalan Udara Wirasaba, Purbalingga, Jawa Tengah, menjadi bandara komersial membutuhkan perluasan lahan sekitar 6,4 hektar. Kebutuhan lahan tersebut untuk memperpanjang landasan pacu dan pembangunan jalan akses menuju bandara.

Kementerian Perhubungan awal tahun ini telah menyetujui rencana komersialisasi Pangkalan Udara (Lanud) Wirasaba. Pembangunan konstruksi bandara akan didanai APBN sebesar Rp 150 miliar. Adapun pemerintah provinsi didukung sejumlah pemerintah kabupaten di kawasan itu bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur penunjang.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Imam Hadi, Rabu (9/3), mengatakan, pengadaan lahan untuk pengembangan landasan pacu Bandara Wirasaba seluas 5,1 hektar (ha), sedangkan pembangunan jalan akses menuju bandara sekitar 1,3 ha. Sesuai ketentuan, proses pengadaan tanah mulai perencanaan hingga pelaksanaan membutuhkan waktu 382 hari. "Karena itu, butuh percepatan agar dapat terlaksana 2016," katanya.

Bupati Purbalingga Tasdi berjanji segera membentuk Tim Percepatan Pengadaan Tanah yang akan bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pembebasan tanah. Apalagi, pemerintah pusat sempat meminta operasional Bandara Wirasaba dapat dimulai saat Idul Fitri 2016. "Semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang terkait harus segera menyusun perencanaan yang matang agar pelaksanaannya tidak gagal dan anggaran yang disiapkan terserap," ujar Tasdi.

Fasilitas penunjang

Kepala Staf Operasi Lanud Wirasaba Mayor Ashari mengatakan, selain lahan sekitar 5 ha, pembebasan lahan juga akan mengikutkan 70 rumah. Pembebasan lahan nantinya akan digunakan untuk perpanjangan landas pacu dari kondisi saat ini 900 meter menjadi minimal 1.500 meter. Lebar landas pacu juga akan ditambah menjadi 40 meter.

Menurut Ashari, pihaknya siap mendukung pengalihan fungsi Lanud Wirasaba dari penerbangan militer menjadi penerbangan komersial. "Selain perpanjangan runway, juga diperlukan fasilitas penunjang keamanan penerbangan, seperti pemadam kebakaran, ambulans, tower navigasi, serta penampungan bahan bakar berupa tangki yang dipendam di tanah," katanya.

Lakukan sosialisasi

Komandan Lanud Wirasaba Letkol (Nav) Tony mengatakan, sejauh ini, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pendataan aset. Data kebutuhan pembebasan lahan untuk landasan pacu ataupun pembukaan akses jalan baru juga telah disepakati. "Penyempurnaannya dapat dilakukan bersama tim perencanaan dan percepatan pengadaan tanah yang dibentuk pemkab," katanya.

Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko mengatakan, pengembangan Lanud Wirasaba menjadi bandara komersial akan dibiayai pemerintah pusat lewat APBN Perubahan tahun 2016 sebesar Rp 150 miliar. Untuk mempercepat pembangunan bandara, pemprov akan meningkatkan kapasitas jalan dari Jembatan Linggamas (Kabupaten Banyumas) menuju Wirasaba sepanjang 3,28 kilometer dengan lebar 7 meter.

"Pembangunan dianggarkan Rp 15 miliar untuk pembebasan lahan dan Rp 15 miliar untuk pembuatan jalan. Nantinya, jalan menuju Wirasaba akan dialihkan dari jalan saat ini, menjadi lewat Korem Purbalingga supaya aksesnya lebih lancar," katanya.

Secara terpisah, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, mengingatkan agar pengembangan Bandara Wirasaba tidak semata mengakomodasi kepentingan para pejabat di daerah. Sebab, hal ini akan memicu pembengkakan biaya perjalanan dinas para pejabat daerah yang sebelumnya biasa naik kereta api menuju Jakarta atau Semarang menjadi naik pesawat.

Bandara Sentani

Ratusan warga sebagai pemilik hak ulayat menuntut pembayaran fasilitas taxiway atau jalan penghubung landasan pacu dan apron di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Total dana untuk pembayaran fasilitas tersebut mencapai Rp 156 miliar.

Bandara Sentani termasuk tiga bandara di Papua yang didarati pesawat berbadan besar. Dua bandara lainnya terletak di Biak Numfor dan Merauke. Frans Albert Yoku, salah satu pemilik hak ulayat, Rabu (9/3), mengatakan, luas lahan yang disengketakan mencapai 12,5 hektar.

"Lahan ini merupakan milik tujuh suku besar. Pembayarannya sebesar Rp 1,2 juta per meter. Total nilai tanah tersebut mencapai Rp 156 miliar," kata Frans Albert Yoku.

Ia pun menuturkan telah berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Jayapura dan pihak bandara untuk merealisasikan pembayaran lahan tersebut. "Menurut rencana, pada Kamis (10/3) ini kami bersama pihak bandara dan pemda setempat akan melaksanakan pengukuran kembali luas lahan yang disengketakan. Dengan adanya verifikasi soal jumlah luas agar pembayarannya tak bermasalah," tutur Frans.

Bupati Jayapura Matius Awoitau ketika dikonfirmasi membenarkan ada masalah tuntutan pembayaran fasilitas taxiway Bandara Sentani.

"Seharusnya pembayaran fasilitas ini sudah terealisasi sejak tahun lalu. Pihak bandara yang akan mengeluarkan dana yang bersumber APBN. Kami dari pemda hanya bersifat memfasilitasi agar masalah ini segera terealisasi sebab fasilitas ini sangat vital untuk pelayanan publik," tutur Matius.

Kapolda Papua Inspektur Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw mengatakan, pembayaran lahan ini selalu tertunda karena ada perbedaan klaim antarpemilik hak ulayat tentang luas lahan yang dimilikinya.

"Saya memohon agar para warga bersabar menanti realisasi pembayaran. Sebab, perlu ada pengukuran kembali luas lahan taxiway sehingga tak terjadi kesalahan dalam pembayaran," ujarnya. (GRE/FLO)

Sumber: Kompas | 10 Maret 2016

Berikan komentar.