TRP
Pembebasan Lahan KA Bandara Baru 54 Persen
10 Maret 2016 \\ \\ 253

TANGERANG — Pembebasan lahan untuk jalur kereta api bandara belum kunjung selesai. Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang mencatat, hingga akhir Februari, pembebasan lahan mencapai 54 persen.

"Masih ada sekitar 46 persen lahan lagi yang belum dibebaskan, antara lain lahan milik industri dan lahan warga yang bermasalah karena masih dalam proses menunggu putusan dari MA (Mahkamah Agung)," kata Kepala BPN Kota Tangerang Himsar, Selasa (8/3).

Ia menargetkan pembebasan lahan dan proses ganti rugi untuk industri ini selesai pertengahan Maret ini. Sementara lahan warga masih menunggu putusan dari MA. Himsar mengatakan, ada 14 industri dengan total 37 hektar yang terkena proyek ini. Jumlahnya mencapai 10 persen dengan nilai aset Rp 279 miliar.

"Pelaku usaha industri menyatakan tidak keberatan lahannya digunakan untuk proyek kereta bandara. Mereka siap menyerahkan lahannya untuk proyek ini. Saat ini semua lahan industri ini sudah memasuki pendataan secara fisik dan yuridis. Tinggal menunggu pembayaran ganti rugi," paparnya.

Pembangunan jalur kereta bandara di wilayah Kota Tangerang membutuhkan 36 hektar lahan dengan 815 bidang.

Dari kebutuhan lahan itu, PT Kereta Api Indonesia sudah menguasai 197.824 meter persegi; terdiri dari 94.858 meter persegi tanah milik masyarakat, 94.826 meter persegi milik PT Angkasa Pura II, dan 8.140 meter persegi fasilitas umum. Total aset yang sudah dikuasai Rp 850 miliar.

Kepala Humas PT KAI Daerah Operasi I Bambang S Prayitno menyambut baik percepatan proses ganti rugi dan dukungan dari masyarakat. "Begitu ganti rugi dibayarkan dan masyarakat pindah, kami akan melakukan pekerjaan konstruksi," ujarnya.

Menurut Bambang, proses ganti rugi dan pekerjaan pembangunan rel kereta memenuhi target selesai tahun ini. "Berkas yang sudah lengkap, kami langsung bayar," lanjutnya.

Head of Corporate Secretary & Legal PT Angkasa Pura II (Persero) Agus Haryadi mengatakan, pembangunan KA bandara di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus berjalan. "Sekarang sudah mencapai 40 persen. Dari sisi kami, tidak ada masalah. Sepanjang 1,2 kilometer jalur kereta di lahan bandara sudah dibebaskan," ucapnya.

Menurut Agus, pihaknya mengejar target kereta bandara beroperasi awal 2017, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

Antrean Manggarai

Pengguna KRL commuter line mengeluhkan lamanya antrean masuk ke Stasiun Manggarai. Mahendra (31), pengguna KRL Depok-Jakarta, mengatakan, antrean masuk Stasiun Manggarai minimal 10 menit. Ia bahkan pernah merasakan antrean 1 jam. Pengumuman di dalam kereta hanya menginformasikan kereta tertahan karena mengantre masuk stasiun.

Selain itu, masinis juga menginformasikan tentang sinyal yang belum memperbolehkan kereta masuk ke stasiun. Antrean terjadi baik kereta dari arah Tanah Abang, Jatinegara, Jakarta Kota, maupun Bogor.

"Pelanggan sangat dirugikan dengan antrean ini. Waktu kita banyak yang terbuang. Padahal, KRL masih menjadi andalan warga," kata Mahendra, Selasa.

Meggi Girbaldi (26) juga kerap mengalami hal serupa. Ia bahkan pernah terlambat menghadiri tes pekerjaan karena kereta terlalu lama mengantre masuk Stasiun Manggarai. Awalnya, dia mengira gangguan itu hanya terjadi pada saat tertentu. Namun, semakin kerap dia menggunakan KRL, antrean semakin sering terjadi. Kereta bisa mengantre hingga setengah jam. "Paling sebal kalau jam pulang kantor. Sudah berdesak-desakan, kereta antre lama dan suasana di dalam kereta sangat panas karena penumpang berjejalan," ungkap Meggi.

Kepala Subbagian Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Joice Hutajulu mengatakan, Dirjen Perkeretaapian berusaha menyelesaikan pemisahan jalur KRL, kereta barang, dan kereta jarak jauh pada 2017. Proyek tersebut diharapkan mengurangi antrean masuk Stasiun Manggarai.

Saat ini juga sedang ada pembenahan di Stasiun Manggarai. Namun, pembenahan itu menemui kendala, seperti sumber pendanaan proyek. Proyek terdiri atas beberapa paket, salah satunya didanai pinjaman Jepang. Kendala itu mengharuskan Kementerian Perhubungan memprioritaskan program. (DEA/PIN)

Sumber: Kompas | 10 Maret 2016

Berikan komentar.