TRP
Ada Gap dengan Rencana Pembangunan
04 Maret 2016 \\ \\ 625

JAKARTA — Meskipun usia pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah satu tahun lebih empat bulan, Nawacita atau Sembilan Agenda Prioritas Pemerintah ke depan, yang menjadi janji Jokowi-JK saat kampanye 2014, hingga kini belum menjadi bagian sepenuhnya dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki saat Sinkronisasi Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kantor Staf Presiden (KSP), Kamis (3/3), di Binagraha, Jakarta, mengakui masih adanya gap atau kesenjangan.

"Maka, ada tahap perencanaan yang sama-sama kita intervensi sehingga gap tersebut tak terlalu lebar," ujar Teten.

Dalam acara itu, Teten bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menandatangani kesepakatan menyinkronisasikan Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas Nasional Kementerian PPN/ Bappenas dan Kantor Staf Presiden sesuai visi misi Presiden.

"Tugas kami berdua adalah bagaimana Nawacita jadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini penting agar program prioritas termaktub dalam perencanaan pembangunan nasional," kata Teten.

Menurut Teten, pemerintah berkomitmen menjadikan Nawacita sebagai roh pembangunan nasional. Oleh karena itu, Nawacita harus menjadi acuan saat penyusunan RPJMN dan RKP.

"Kementerian PPN/Bappenas dan KSP sebagai bagian dari lembaga kepresidenan sepakat meningkatkan sinergi untuk mewujudkan Nawacita," papar Teten.

Sinkronisasi

Sinkronisasi perencanaan dan pengendalian program prioritas, kata Teten, sangat penting. Sebab biasanya presiden yang baru mempunyai visi-misi atau janji politik ke masyarakat, tetapi hal tersebut sering gagal diakomodasi dalam program pemerintahan. Akibatnya, warna pemerintahan yang satu dengan yang lain tak jauh berbeda sehingga muncul pertanyaan untuk apa ada pemilihan presiden baru.

Teten kemudian mencontohkan di Amerika Serikat. "Terlihat perbedaan antara pemerintah yang satu dan lainnya. Misalnya, di bidang ekonomi, pertahanan, dan politik luar negeri. Di Indonesia kondisinya hampir tak beda. Pada pemerintahan Jokowi-JK, misalnya, mengalami persoalan anggaran dan program yang berjalan serta dipengaruhi oleh kondisi politik di DPR yang memengaruhi pelaksanaan program Nawacita," papar Teten.

Ke depan, ujar Teten, Kementerian PPN/Bappenas akan mencermati dan memastikan seluruh program dan kegiatan pembangunan selaras dengan Nawacita sehingga kesenjangannya tak terlalu lebar. "Selain optimalisasi belanja kementerian/lembaga, juga melalui pemanfaatan anggaran pinjaman/dana hibah luar negeri, mekanisme perubahan APBN," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Sofyan Djalil. "Bappenas dan KSP akan bersama-sama mewujudkan visi misi Presiden-Wapres saat kampanye. Untuk itu, saat penyusunan RKP 2017, kami akan menerapkan prinsip tematik, holistik, dan terintegrasi. Selain mekanisme pengendalian pembangunan juga akan diperkuat dan difungsikan sebagai sistem peringatan dini supaya pemerintah dapat segera mengoreksi." (SON)

Sumber: Kompas | 4 Maret 2016

Berikan komentar.