TRP
Tata Ruang DIY Harus Dibenahi
02 Maret 2016 \\ \\ 510

YOGYAKARTA — Kondisi tata ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, dinilai penuh masalah sehingga harus dibenahi. Selama beberapa tahun terakhir, jumlah bangunan komersial meningkat signifikan tanpa diimbangi penambahan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang sepadan. Muncul juga konflik akibat perebutan ruang.

Senin (29/2), sejumlah kelompok warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tata Ruang Yogyakarta berujuk rasa di Gedung DPRD DIY di Kota Yogyakarta. Selain berorasi, mereka juga menggelar aksi teatrikal untuk mengkritik sejumlah masalah terkait tata ruang di DIY.

"Kondisi darurat tata ruang DIY telah dirasakan sebagian besar warga, terutama di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, menyusul berdirinya hotel, apartemen, dan mal yang begitu banyak," kata Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Tata Ruang Yogyakarta Harry Cahya.

Penambahan jumlah bangunan komersial antara lain bisa dilihat dari peningkatan jumlah hotel. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DIY, jumlah hotel berbintang di Kota Yogyakarta hingga awal 2015 mencapai 57 unit, naik sekitar 170 persen dibandingkan pada 2010 yang sebanyak 21 unit. Adapun hotel berbintang di Sleman pada 2015 sebanyak 26 unit, meningkat 73 persen dibandingkan pada 2010 yang sebanyak 15 unit.

Harry mengatakan, penambahan bangunan-bangunan komersial di Yogyakarta dan Sleman tidak diimbangi dengan penambahan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang memadai. Akibatnya, ruang-ruang untuk aktivitas warga makin menyempit dan kampung-kampung tradisional kian terpinggirkan oleh kepentingan investor.

Pembangunan hotel dan apartemen juga kerap memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sejak 2014, misalnya, muncul berbagai gerakan untuk menolak pendirian hotel dan apartemen di DIY. Gerakan itu kerap menyuarakan slogan Jogja Ora Didol (Yogyakarta Tidak Dijual). "Masalah itu muncul karena sosialisasi perubahan tata ruang yang tidak komprehensif dan hanya bertujuan 'membeli persetujuan' warga melalui segala macam bentuk kompensasi," ujar Harry.

Saat ini, katanya, beberapa masalah perebutan ruang antara warga dan investor terjadi di DIY. Warga di sejumlah desa di Sleman, misalnya, menolak pembangunan apartemen yang terjadi dua tahun terakhir. Warga Kampung Sosrokusuman, Kota Yogyakarta, bersengketa dengan investor yang mengklaim telah membeli jalan di kampung itu.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung mengatakan, keistimewaan DIY seharusnya tidak hanya tecermin dalam regulasi, tetapi juga dalam pengaturan tata ruang di provinsi tersebut. Pemda DIY dan DPRD DIY berencana menyusun peraturan daerah istimewa tentang tata ruang sebagai turunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. (hrs)

Sumber: Kompas | 1 Maret 2016

Berikan komentar.