TRP
Menteri KKP Dorong Konservasi-Teluk Benoa
02 Maret 2016 \\ \\ 331

JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendorong pengembalian fungsi Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Syaratnya, masyarakat turut membantu memperbaiki kondisi lingkungan di kawasan tersebut.

Hal itu diungkapkan Susi saat menerima lebih dari 40 warga Bali dari desa adat, lembaga swadaya masyarakat, dan parlemen, Senin (29/2), di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta. Kelompok masyarakat yang menolak rencana proyek reklamasi Teluk Benoa itu hadir atas undangan Susi.

"Jika perpres dicabut, dikembalikan ke fungsi konservasi, bapak-bapak harus membantu mengembalikan lahan bakau yang rusak," ujarnya. Selain itu, harus dipikirkan pula cara pemulihan kondisi 60 persen mangrove yang berubah menjadi tambak, restoran, dan hotel.

Reklamasi itu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Isi peraturan itu, mengubah Teluk Benoa dari zona konservasi menjadi pemanfaatan.

Terkait dengan pemberian izin lokasi dari kementeriannya yang terbit pada 2014, Susi menyatakan, "Sebagai pejabat publik, jadi kewajiban kami menerbitkan izin lokasi jika ada pihak yang meminta izin membuat amdal."

Mereka yang datang ke Jakarta di antaranya Bendesa Adat Desa Adat Tanjung Benoa (Kabupaten Badung), Desa Adat Kuta (Badung), Desa Adat Bualu (Badung), wakil Desa Adat Sesetan (Kota Denpasar), dan Kepala Desa Pemogan (Denpasar).

Mereka didampingi sejumlah pakar, di antaranya pakar kelautan Ketut Sudiarta dari Universitas Marwadewa; pakar bencana dari UPN Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno; dosen Filsafat Lingkungan Hidup Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Luh Gede Saraswati Putri; dan anggota DPR dari PDI-P (Dapil Bali), Nyoman Dhamantra. Kini, 22 desa adat menolak reklamasi.

Tenggat waktu dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) revisi terakhir dari pemrakarsa reklamasi PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) ialah Senin (29/2). "Amdal belum saya putuskan. Saya masih kumpulkan semua informasi dan bahan untuk pertimbangan," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Pro-kontra reklamasi tak akan terjadi jika ketentuan pemerintah bagus. Susi belum bertemu Menteri LHK karena tak ada permintaan koordinasi. "Pembangunan tidak boleh merugikan lingkungan dan warga," katanya.

Negara hadir

Sementara Dhamantra menekankan, pemerintah seharusnya menekankan soal reklamasi ini kepada konstitusi yang mengakui keanekaragaman adat. Itu tercantum di Pasal 18b UUD 1945.

"Seharusnya reklamasi ini dikembalikan pada fatwa Parisadha Hindu Dharma Indonesia yang melarang pantai direklamasi. Seharusnya pemerintah bisa menolak ini dan kembalikan ke kawasan konservasi," ucapnya. Saatnya memberi pengakuan komunitas Bali terkait fatwa itu.

Direktur PT TWBI Marvin Leano beberapa waktu lalu menegaskan, "Semua masukan akan kami akomodasi." Pro dan kontra biasa terjadi pada proyek besar. Karena itu, pihaknya siap selalu berdialog. (ISW/LKT/ICH/C07)

Sumber: Kompas | 1 Maret 2016

Berikan komentar.