TRP
Bandung Utara Hancur
02 Maret 2016 \\ \\ 527

Daerah Tangkapan Air Dikuasai 250 Pengembang

BANDUNG — Setelah delapan tahun, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara terbukti tidak mampu mengendalikan eksploitasi yang membabi buta di kawasan itu. Bahkan, wilayah ini semakin hancur.

Karena itu, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat sepakat menetapkan perda baru tentang KBU untuk menertibkan pelanggaran pemanfaatan lahan di wilayah berketinggian 700 meter di atas permukaan laut itu.

"KBU membutuhkan perda baru untuk menghentikan kerusakan yang makin parah di kawasan itu," ujar Ketua Pansus KBU Tia Fitriani didampingi Wakil Ketua Pansus Hadi Wijaya di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (29/2). Namun, Aliansi Masyarakat Cekungan Bandung khawatir perda itu akan bernasib seperti perda lama.

Datangi DPRD

Masyarakat yang dimotori oleh Aliansi Masyarakat Bandung Utara (AMBU), Lingkar Masyarakat Penataan Ruang (Lima Peta), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Dewan Pemerhati Kehutanan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar, Senin, mendatangi DPRD Jabar. Mereka berniat mengawal dan bersikap kritis terhadap terbitnya perda baru tentang KBU itu

Supardiono Sobirin dari DPKLTS menyatakan, kalau hanya revisi perda, pihaknya khawatir peraturan itu akan menjadi macan kertas lagi. "Kami meminta Pemerintah Provinsi Jabar melakukan moratorium perizinan di KBU agar pengendalian kawasan ini lebih konkret," ujar Taufan Suranto dari DKPLTS saat bertemu Pansus di DPRD Jabar. Pemerintah daerah juga diminta mengaudit tata ruang terhadap izin-izin pembangunan yang sudah dikeluarkan pada KBU.

Dalam kaitan itu, Walhi Jabar meminta pemda merehabilitasi KBU agar dikembalikan menjadi kawasan konservasi. KBU yang mencakup Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan sebagian Kabupaten Sumedang sekitar 80 persen kondisinya sudah rusak dan tidak berfungsi. Kawasan lindung itu terus dialihfungsikan sehingga berubah menjadi "hutan beton".

Menurut catatan Walhi Jabar, sekitar 250 pengembang perumahan menguasai dan mengincar daerah tangkapan air seluas 38.548 hektar di perbukitan tertinggi Kota Bandung itu. Padahal, sudah ditetapkan sebagai lahan konservasi oleh Keppres Nomor 32 Tahun 1990, Kepmen LH No 35/1998, dan SK Gubernur Jabar No 191.1/1982. Sebelum membuat regulasi baru, Pemprov Jabar perlu menetapkan KBU sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Barat.

Tidak tegas

Sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Barat, lanjut Sobirin, KBU merupakan wilayah konservasi bagi daerah Bandung dan sekitarnya. Namun sekarang, wilayah itu telah mengalami degradasi yang sangat parah.

Kehancuran itu disebabkan oleh proses penataan ruang yang salah kaprah dan membuat kerusakan sangat fatal terhadap kondisi ekologis. Padahal, kawasan ini merupakan wilayah tangkapan air dan paru-paru bagi wilayah Cekungan Bandung di bawahnya yang dihuni 5 juta penduduk.

Ini dipicu ketidaktegasan dalam mengatur kewenangan pemprov, posisi hukum terhadap undang-undang di atasnya, dan ringannya sangsi terhadap pelanggaran. Kondisi itu menjadi celah semakin tidak terkendalinya eksploitasi pada kawasan bagian utara Cekungan Bandung itu.

Mubiar Purwasasmita, ahli lingkungan yang juga Guru Besar ITB Bandung, mencontohkan perbukitan Punclut di KBU yang kini dibangun perumahan mewah.

Ketua Umum DPKLTS ini menganalisis, kawasan Punclut secara alami merupakan kelerengan alam yang paling landai berundak-undak, mulai dari pusat Kota Bandung, Bukit Dago Utara, Puncak Ciumbuleuit, Peneropongan Bosscha, hingga ke Jayagiri dan Cikole, di lereng Gunung Tangkubanparahu. Ini koridor alam lintasan angin dari arah Cekungan Bandung ke dataran tinggi Lembang dan seterusnya.

Bilamana koridor alam ini bertetumbuhan lebat akan cukup mendinginkan suhu permukaan buminya sehingga aliran angin yang menyapu debu, bahan pencemar udara, dan uap air sepanjang Kota Bandung akan melintas rendah melalui koridor alam ini. Angin itu akan ditapis dan diturunkan sebagai hujan atau embun pada setiap bukit perundakannya. Maka, terjadilah daur ulang air dan kualitas udara bagi Kota Bandung.

Punclut, salah satu dari rangkaian perbukitan di KBU, merupakan generator alam iklim mikro Kota Bandung. Saat ini Kota Bandung sudah terlalu panas karena pepohonannya terlalu sedikit. Temperatur maksimum Kota Bandung yang tiga puluh tahun lalu masih 27 derajat celsius kini sudah mencapai 34 derajat celsius. (dmu)

Sumber: Kompas | 1 Maret 2016

Berikan komentar.