TRP
Penataan Wilayah-Kawasan Lindung Bandung Utara Kian Rusak
29 Februari 2016 \\ \\ 560

BANDUNG — Kawasan Bandung Utara yang mencakup wilayah Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan sebagian Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagian besar kondisinya rusak. Kawasan lindung yang seharusnya sebagai areal konservasi itu terus dialihfungsikan, berubah menjadi "hutan beton".

Itu terungkap dalam kajian Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jabar tentang Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Bandung Utara (KBU), di Bandung, Jumat (26/2).

Kajian dilakukan Aliansi Masyarakat Bandung Utara (Ambu), Lingkar Masyarakat Penataan Ruang (Lima Peta), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Dewan Pemerhati Kehutanan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), serta Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar.

Raperda Pengendalian dan Pemanfaatan KBU, menurut Ketua Pansus DPRD Jabar Tia Fitriani, akan ditetapkan dalam rapat pleno, Senin (29/2). "Setelah penetapan, akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman Gubernur Jabar dengan empat kepala daerah yang wilayahnya masuk KBU. Mudah-mudahan lancar," ujar Tia.

Namun, Walhi Jabar menolak raperda itu dan merekomendasikan agar Pemprov Jabar mengubahnya menjadi kebijakan atau Perda Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi, Bandung Utara. "Pemprov Jabar seharusnya mengeluarkan kebijakan moratorium perizinan pembangunan sarana komersial di KBU, seperti apartemen, hotel, vila, dan sarana komersial skala besar lainnya. Kebijakan itu lebih konkret untuk menjaga KBU," tutur Direktur Walhi Jabar Dadan Ramdan.

Hal senada disampaikan Ketua Lima Peta Imanda Pramana yang juga setuju ada audit lingkungan dan izin pembangunan terhadap bangunan eksisting lebih dulu. Itu mengingat banyaknya pelanggaran atas tata ruang KBU. Pelanggaran tata ruang itu bukan hanya perdata, melainkan juga pidana, dengan ancaman penjara dan denda besar, sesuai UU No 26/2007 tentang Tata Ruang.

"Ancaman hukumannya bisa 15 tahun dan denda Rp 5 miliar. Ini yang tidak disadari pihak berkepentingan, termasuk pelaku usaha," ucap Imanda.

Pelanggaran tata ruang itu berdampak panjang bagi manusia dan lingkungan. Terakhir adalah banjir bandang di Kecamatan Cimenyan, Bandung Utara.

"Air dari atas melimpah ke perkampungan kami karena di perbukitan KBU, berketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, kini berdiri hotel dan perumahan mewah. Malah akan ditambah lagi dengan 19 tower apartemen dengan 1.250 rumah," ujar Tatang Sukarja, tokoh Cimenyan yang warganya jadi korban banjir bandang.

Peran strategis

KBU memiliki posisi dan peran strategis terhadap hamparan ekologis Cekungan Bandung. KBU merupakan wilayah tangkapan air dengan fungsi hidrologis yang mendukung keberlanjutan dan daya dukung lingkungan di Cekungan Bandung, yang kini dihuni lebih dari 5 juta orang di Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan sebagian Sumedang.

KBU juga menyediakan 70 persen cadangan air tanah dan berpengaruh signifikan bagi iklim mikro di Cekungan Bandung. Selain penyedia oksigen dan udara segar, reservoir air dan sebagai bendung alamiah, KBU juga menyerap emisi karbon yang disebabkan aktivitas pembangunan dan transportasi di Cekungan Bandung dan Kota Bandung. Karena itu, kerusakan KBU berdampak pada kian meluasnya banjir di Bandung selatan.

"Sebanyak 70 persen banjir di Bandung selatan disebabkan aliran sungai-sungai dari KBU, yakni Sungai Cikapundung, Cibeureum, Cidurian, Citepus, Cipamokolan, dan lainnya," ujar Taufan Suranto dari DPKLTS. Seiring semangat otonomi daerah, peralihan fungsi KBU terus terjadi.

Sebanyak 250 pengembang perumahan mengincar dan menguasai daerah tangkapan air seluas 38.548 hektar di perbukitan tertinggi Kota Bandung itu. Padahal, kawasan itu sudah ditetapkan sebagai lahan konservasi oleh Keppres No 32/1990, Kepmen LH No 35/1998, dan SK Gubernur Jabar No 191.1/1982.

"Ketetapan aturan itu semuanya hanya macan kertas. Perizinan ada di pemerintah kota/ kabupaten" ujar Taufan. (DMU)

Sumber: Kompas | 28 Februari 2016

Berikan komentar.