TRP
Usul Pemekaran Diproses
29 Februari 2016 \\ \\ 243

Wapres: Pemerintah Lanjutkan Moratorium

JAKARTA — Meskipun moratorium pemekaran daerah masih terus dipertahankan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sepakat memproses 88 usulan pembentukan daerah otonom baru tahun ini.

Kesepakatan memproses 88 usulan pembentukan daerah otonom baru tersebut diambil saat rapat Komisi II DPR, Komite I DPD, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono, yang dipimpin Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2).

Menurut Rambe, saat membacakan kesimpulan rapat, pembentukan daerah otonom baru akan diawali dengan pembentukan daerah persiapan, seperti diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sudah diubah menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. "Jangka waktu daerah persiapan ditetapkan selama tiga tahun," ujarnya.

Setelah itu, tambah Rambe, pemerintah mengevaluasi untuk mengetahui kemampuan daerah persiapan. "Jika dianggap mampu dan layak, daerah persiapan akan ditetapkan menjadi daerah otonom baru. Sebaliknya, jika daerah persiapan dianggap tak layak, akan dikembalikan ke daerah induk," papar Rambe.

Dari kesepakatan rapat, pemekaran yang akan diprioritaskan untuk 88 usulan daerah otonom baru, sebanyak 87 di antaranya usulan daerah otonom baru yang dibahas DPR periode sebelumnya dan sudah mendapat surat presiden untuk pembahasannya. Adapun satu daerah lagi adalah usulan daerah otonom baru yang ditunda pengesahannya, yakni Kota Raha, di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Namun, saat dikonfirmasi kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Pengarah Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah di kantornya, pemerintah hingga kini akan tetap terus memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonom baru. Keputusan ini diambil karena kondisi keuangan negara yang tidak memungkinkan. Jika pun ada usulan pembentukan daerah otonom baru, pemerintah tidak akan memutus pengesahannya.

"Kondisi keuangan negara hari ini belum memungkinkan. Pembentukan daerah otonom baru, butuh dana besar. Hal ini bisa berdampak pada penurunan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Apalagi sekarang pemerintah juga tengah fokus pada pembangunan desa dengan mengucurkan dana desa. Kalau pemekaran diteruskan, alokasi dana terpecah kembali," kata Wapres Kalla.

Menurut Kalla, keputusan pemerintah untuk terus melanjutkan moratorium pembentukan daerah otonom baru, sudah diputuskan pekan lalu saat rapat di kantornya.

"Biar saja mereka putuskan (proses usulan), pemerintah tetap tak akan melanjutkan pembahasannya. Pemerintah tak mau kehilangan fokus pembangunan dan terbebaninya kembali APBN," ujar Kalla.

Perbaiki RPP

Sebelumnya, dalam rapat kemarin, pemerintah menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah tahun 2016-2025. "RPP tersebut akan digunakan sebagai pedoman saat menata daerah, termasuk pemekaran daerah," kata Sumarsono.

Pemerintah mengusulkan, estimasi tambahan provinsi hingga sembilan tahun ke depan paling banyak 21 provinsi. "Ini berarti jumlah maksimum provinsi pada 2025 sebanyak 55 provinsi," tutur Sumarsono.

Menyikapi usulan pemerintah, Komisi II DPR dan Komite I DPD meminta pemerintah memperbaiki RPP tersebut.(APA/NTA/NDY)

Sumber: Kompas | 27 Februari 2016

Berikan komentar.