TRP
Desain Kota Selayaknya Berorientasi pada Warga
26 Februari 2016 \\ \\ 454

JAKARTA — Desain pembangunan kota-kota besar, termasuk Jakarta, belum sepenuhnya berorientasi pada warga. Akibatnya, biaya hidup di kota semakin besar dan kota menjadi tidak layak ditinggali.

Demikian mengemuka dalam seminar bertajuk "Transforming Lives: Human and Cities" yang diselenggarakan Universitas Pelita Harapan bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung, Kamis (25/2). Seminar menghadirkan sejumlah perancang perkotaan, yakni Ame Engelhart, rekanan pada Skidmore, Owings & Merrill LLP; Michael King, konsultan pada Nelson/Nygaard Consulting Associates; dan Helle Søholt, arsitek pada Gehl Architects; serta Senior Advisor for School of Design Universitas Pelita Harapan Alwi Sjaaf.

"Ada perubahan paradigma dalam perencanaan kota. Perencanaan harus dimulai dari orang, bukan gedung atau jalan. Apa kebutuhan komunitas, karakter komunitas, menjadi dasar untuk mendesain sebuah kota," tutur Søholt.

Secara tradisional, pemerintah kota bersikap reaktif terhadap lingkungan dan pembangunan. Kini, pemerintah kota seharusnya proaktif menjadi fasilitator bagi semua pihak yang tinggal di kota supaya ada nilai-nilai yang dihidupi bersama. Pemahaman pemerintah terhadap kebutuhan warganya menjadi titik tolak kota layak huni.

King memaparkan, perencanaan kota berorientasi pada warga bisa dimulai dari desain jalan yang ramah, tidak memanjakan pengendara kendaraan bermotor. "Mustahil membangun kota layak huni dengan begitu banyak mobil di dalamnya. Mendesain jalan yang memungkinkan kendaraan mengebut di dalam kota tidak hanya tak layak, tetapi juga fatal. Pejalan kaki dan pesepeda harus menjadi prioritas. Jalan di kota didesain sedemikian rupa supaya orang bisa berjalan kaki atau bersepeda untuk sampai tujuannya, seperti blok-blok kecil, jalur yang lebih sempit, dan banyak penghijauan," paparnya.

Engelhart menyoroti desain perkotaan yang bisa menjawab berbagai persoalan kota besar, seperti kemacetan, pelestarian sumber daya air, pengelolaan sampah dan limbah, serta kepadatan area hunian.

"Kota-kota ini harus memodernisasi infrastruktur, berinvestasi pada infrastruktur yang tepat, dan meninjau ulang mobilitas perkotaan. Akses warga terhadap transportasi dan informasi harus terjamin. Harus ada integrasi taman-taman kota sebagai ruang terbuka bagi komunitas-komunitas di kota," tutur Engelhart.

Alwi mengatakan, banyak hal yang harus dikejar oleh Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia karena saat ini kondisi kota tidak teratur dan kurang manusiawi. "Kota-kota layak huni, seperti Melbourne, Vancouver, atau Vienna, sangat memperhatikan kebersihan lingkungan, lalu lintas, dan keamanan sehingga orang-orang yang tinggal merasa senang. Kita bisa mulai mengarah ke sana juga," ungkapnya. (FRO)

Sumber: Kompas | 26 Februari 2016

Artikel Terkait.
Berikan komentar.