TRP
Jangan Masa Bodoh
26 Februari 2016 \\ \\ 273

Penduduk Korea Selatan, khususnya warga Seoul, kini berbangga hati memiliki aliran anak Sungai Cheonggyecheon. Kali sepanjang 8,4 kilometer itu menjadi ikon kebanggaan kota mereka. Air jernih mengalir lengkap dengan ikan-ikannya berseliweran. Dua lintasan di kiri-kanan sungai aman dan nyaman untuk berjalan kaki, juga sebagai lintasan lari.

Seperti pernah disajikan di kolom ini, keberadaan aliran sungai yang dikenal sebagai Cheonggyecheon Stream itu merupakan buah dari kekonsistenan Wali Kota Seoul Lee Mye-bak (Kompas, 16/10/2015). Wali kota yang dijuluki "Si Bulldozer" tersebut memimpin langsung Proyek Restorasi Cheonggyecheon (Cheonggyecheon Restoration Project/CRP) untuk mewujudkan Seoul sebagai kota yang nyaman, alami, dan ramah lingkungan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tentu banyak tahu mengenai keberhasilan proyek-proyek perkotaan di dunia, seperti penataan Sungai Cheonggyecheon. Kini, ia berupaya mengembalikan kawasan Kalijodo menjadi ruang terbuka hijau. Ibarat mengikuti ajang maraton, butuh napas panjang dan tekad bulat untuk menyelesaikan proyek perkotaan karena di dalamnya ada manusia. Warga kota bukan sekadar angka sehingga mewujudkan sebuah proyek tidaklah semudah membalik telapak tangan. Potensi konflik selalu ada.

Keberadaan warga di sebuah kawasan lahan negara atau jalur hijau tidak melulu kesalahan mereka. Pembiaran yang terus-menerus dan menahun menyebabkan mereka mapan dan beranak pinak di dalamnya. Andil oknum aparat juga ada di dalamnya karena banyak yang diuntungkan dengan mendapat jatah atau rente, seperti terjadi di kawasan Kalijodo.

Bahkan, keberhasilan proyek Cheonggyecheon Stream pun selama pelaksanaannya tidak luput dari konflik. Padahal, Wali Kota Seoul Lee Mye-bak membentuk tiga badan agar pelaksanaan CRP berlangsung mulus. Dia juga membentuk The Seoul Development Institute yang beranggotakan berbagai pakar di bidangnya, mulai dari ahli tata kota, arsitek, sosial ekonomi, hingga hidrolog dan ahli lingkungan. Selain itu, Mye-bak membentuk The Cheonggyecheon Restoration Citizen's Committe sebagai jembatan antara warga dan pemda. Di dalamnya ada sejumlah profesor, jurnalis, dan pastor.

Namun, dalam telaah Associate Professor Universitas Yonsei, Seoul, TJ Lah, di antara lembaga-lembaga tersebut tidak menyertakan penduduk lokal ataupun lembaga nonpemerintah di dalamnya. Hal itu memicu kritik bahwa lembaga bentukan wali kota tidak demokratis dan tidak mewakili warga. Walaupun dalam survei hampir 75 persen warga kota setuju terhadap CRP, tetap ada tantangan, unjuk rasa, dan kritik dari warga kota serta organisasi lingkungan. Para penentang menganggap proyek restorasi berbiaya 486 juta won (sekitar Rp 3,8 triliun) itu sebagai pemborosan. Disebutkan, Pemerintah Kota Seoul melakukan pertemuan sampai 500 kali dengan warga untuk mencapai mufakat hingga proyek itu berhasil.

Gubernur Basuki kini memiliki pekerjaan yang mungkin lebih berat dibandingkan Wali Kota Seoul mengingat perbedaan kultur dan tingkat pendidikan warga kotanya. Persoalan warga menempati kawasan hijau atau lahan negara bukan hanya di Kalijodo saja, melainkan terjadi di berbagai wilayah Ibu Kota. Menertibkan mereka dengan menghadap-hadapkan tentara, polisi, atau Satpol PP dengan warga sepertinya bukan pilihan bijak.

Gaya represif khas Orde Baru jangan ditiru. Salah langkah atau masa bodoh terhadap sisi kemanusiaan warga yang terkena penertiban bukan hal yang diharapkan.

Sumber: Kompas | 26 Februari 2016

Berikan komentar.