TRP
Restorasi Rawa Gambut Siap Dimulai
22 Februari 2016 \\ \\ 259

Dana Asing Mengalir untuk Pemetaan hingga Pembasahan

JAKARTA — Badan Restorasi Gambut membutuhkan kerja sama lembaga pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lain agar perbaikan 2 juta hektar rawa gambut tercapai. Tanpa restorasi, rawa gambut yang rusak akan kembali terbakar dan menimbulkan tragedi asap.

"Para pakar ekonomi yang dikumpulkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yakin, kalkulasi mereka, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkoreksi 0,5 persen akibat kebakaran," kata Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Jumat (19/2), saat melantik kelengkapan BRG di Kantor Menteri Sekretaris Negara, Jakarta.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, jika tak terjadi kebakaran, mencapai 5,2 persen. Kebakaran mengoreksi jadi 4,79 persen.

Dampak buruk kebakaran hutan dan lahan, terutama di rawa gambut terhadap perekonomian, kesehatan manusia, serta perubahan iklim mendorong Presiden segera membenahi tata kelola gambut yang karut-marut. Karena itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 untuk membentuk BRG. Lima pekan lalu, Presiden menunjuk Nazir Foead sebagai Kepala BRG.

Jumat kemarin, Nazir melantik kelengkapan BRG, yaitu Sekretaris Hartono Prawiratmadja (dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); Deputi Perencanaan dan Kerja Sama Budi Wardhana (WWF Indonesia); Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Myrna A Safitri (Epistema Institute); Deputi Penelitian dan Pengembangan Haris Gunawan (Universitas Riau); serta Deputi Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Alue Dohong (Universitas Palangkaraya).

Presiden memberi amanat BRG merestorasi minimal 2 juta hektar gambut rusak di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Analisis per 5 Februari 2016 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, luas areal terbakar di Indonesia selama Juli-Desember 2015 sekitar 2,4 juta hektar, 623.000 hektar di antaranya gambut.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, BRG jadi harapan masyarakat Indonesia untuk tata kelola gambut dan menyelamatkan gambut dari kebakaran. "Internasional juga nitip agar Indonesia bisa mengelola gambut dengan baik," katanya.

Tugas BRG dinilai sangat berat. Namun, Presiden telah menugaskan agar BRG didukung 19 eselon I lintas kementerian/lembaga dan tujuh gubernur sebagai tim pengarah teknis..

Sementara restorasi disiapkan, Siti mengingatkan, Januari-Februari muncul 30-60 titik api di Riau dan 1-2 titik di Jambi. Ini jauh lebih rendah ketimbang periode sama tahun lalu.

Namun, ia menekankan titik api di Papua. "Yang dikhawatirkan Papua. Tahun lalu kosong, kini 300-500 titik," katanya.

Pelibatan masyarakat

Berulang kali Nazir Foead menekankan restorasi akan mengajak masyarakat setempat. Hasil restorasi juga bisa memperbaiki ekonomi.

Terkait pendanaan, BRG membuka kesempatan seluas-luasnya untuk kerja sama dengan masyarakat, donor, LSM, dan dunia usaha. "Tetapi, kerja sama harus mengambil asas tak merugikan negara. Kepentingan nasional yang harus diutamakan," ujarnya.

Selain Norwegia yang berniat membantu 50 juta dollar AS, kata Nazir, dalam tiga kali pertemuan dengan donor, beberapa pihak telah menyatakan tertarik turut dalam restorasi gambut.

Negara lain yang berminat membantu adalah Amerika Serikat 20-30 juta dollar AS, Uni Eropa 6 juta euro, Inggris 3 juta poundsterling, dan sebuah yayasan filantropi Amerika Serikat bersedia membantu 5 juta dollar AS dikalikan tiga tahun.

"Pendanaan itu untuk pemetaan dan pemantauan serta konstruksi pembasahan gambut," katanya. Saat ini, pihaknya baru memiliki peta gambut skala 1:250.000 dari KLHK. Namun, dalam dua-tiga pekan mendatang, pihaknya akan mengeluarkan peta indikatif restorasi gambut.

Harapannya, semua pihak, yakni pemda, masyarakat, dan pengusaha/pemilik konsesi, mengetahui lokasi yang akan direstorasi. "Agar orang tahu sehingga bisa diurus pengelolaan dan pembasahannya," ujarnya.

Selain membuka peta indikatif restorasi, Yuyun Indradi, pengampanye Greenpeace Indonesia, pun berharap rencana kerja BRG dibuka dan mudah diakses masyarakat. "Semoga sebelum musim kemarau BRG bisa menyelesaikan rencana kerja, peta fungsi gambut, dan penguatan PP No 71/2014 (Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut)," ucapnya. (ICH)

Sumber: Kompas | 20 Februari 2016

Berikan komentar.