TRP
Status Tanah Mesti Jelas
22 Februari 2016 \\ \\ 352

Pembagian Unit Rusun Mulai Dilakukan untuk Warga Kalijodo

JAKARTA — Pemerintah harus mengklarifikasi bukti kepemilikan tanah dan merampungkan masalah ini sebelum melakukan pengalihan fungsi lahan di Kalijodo. Sedikitnya ada tiga sertifikat tanah di lokasi itu. Selain itu, proses dialog juga harus terus dilakukan.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara Admiral Faizal membenarkan ada bagian dari RW 005 Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara, yang memiliki sertifikat. Dari lahan seluas 1,6 hektar, terdapat tiga bidang tanah yang mempunyai surat-surat.

"Ada Mushala Al Muttaqin seluas 57 meter persegi, tanah milik PLN seluas 144 meter persegi yang mungkin gardu listrik. Lalu, bidang tanah atas nama Julius dengan luas 880 meter persegi. Kalau yang terakhir ini, sertifikatnya hak guna bangunan dengan peruntukan wisma besar" ujarnya, Jumat (19/2).

Sertifikat dan surat-surat tanah ini, berdasarkan data BPN Jakut, dibuat dalam rentang waktu 1997 hingga tahun 2007. Bidang lahan atas nama Julius dibuat terakhir, yaitu tahun 2007.

Admiral menambahkan, pihaknya tak mengetahui berubahnya semua bidang tanah di lokasi tersebut menjadi jalur hijau. Hal ini membutuhkan peninjauan kembali dasar-dasar surat tanah.

Sejumlah warga Kalijodo di wilayah Jakarta Utara tetap menolak rencana Pemprov DKI melakukan penertiban dan pemindahan warga. Alasannya, mereka memiliki surat-surat tanah.

"Ada yang tanah wakaf, hak atas tanah, hak guna bangunan dan lain-lain. Kalau tiba-tiba mau dibongkar, lalu surat yang kami miliki tidak sah?" kata Leonard Eko Wahyu (47), salah satu perwakilan warga di RW 005 Kelurahan Pejagalan, Jakut.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, sosialisasi kepada warga telah beberapa kali ditempuh, termasuk pendataan tanah. "Sampai sekarang belum ada yang menunjukkan adanya bukti kepemilikan. Prinsipnya, kami akan ganti rugi ke pemegang sertifikat tanah. Namun, sejauh ini diketahui bahwa semuanya merupakan lahan negara," ujarnya.

Pengamat perkotaan yang mendalami sosiologi Yayat Supriatna menawarkan jalan tengah bagi penataan Kalijodo. "Luasan kawasan yang mau dibebaskan sekitar 1,4 hektar. Terlalu luas untuk taman yang dikonsep seperti ruang publik terbuka ramah anak. Bagaimana kalau diambil 0,4 hektar saja untuk dibangun rusunawa? Itu cukup untuk menampung warga setempat yang mau direlokasi ke rusunawa, tetapi saat ini rusunawanya jauh dari tempat mereka biasanya hidup," kata Yayat.

Nantinya, kawasan itu berkonsep rusunawa di tengah ruang terbuka hijau (RTH) di tengah kota. Warga rusunawa akan memiliki ikatan kuat dengan RTH itu karena mereka adalah tuan rumahnya. Dengan demikian, pasti lebih perhatian dan mau merawat.

Pindah ke rusun

Sebanyak 40 warga RT 007 RW 010 Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat, mengecek jatah unit di Rusunawa Pulo Gebang, Jakarta Timur. Hingga kemarin, sebanyak 126 warga RT 007 sudah mendaftar untuk mendapatkan unit rusunawa.

Menurut Ketua RT 007 Maryamah, ada sekitar 105 bangunan dan 377 orang yang tinggal di lingkungan itu. Namun, menurut Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi, jumlah warga yang memiliki kartu keluarga DKI hanya 86 orang. Adapun yang memiliki dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hanya 56 warga.

Hizbullah, anggota staf Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta, mengatakan, hanya warga yang memiliki SPPT PBB yang berhak mendapatkan unit rusun.

Satu bidang tanah akan diganti dengan satu unit rusun. Artinya, jika ada banyak keluarga yang tinggal di satu bidang tanah, tidak akan diberi lebih dari satu unit.

"Mereka juga harus mendapatkan surat keterangan dari RT/RW dan kelurahan," ujarnya.

Semua keluarga yang terdata sebagai warga DKI Jakarta diakomodiasi ke rumah susun milik pemerintah. Dari sekitar 600 kebutuhan unit rumah susun, sampai Jumat sore, tersedia sekitar 400 unit.

Kepala Unit Pengelola Rusun Susun Pulogebang Ageng Darmintono mengatakan, ada dua blok yang disiapkan untuk warga Kalijodo. Setiap rusun berukuran 36 meter persegi dengan fasilitas dua kamar, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan tempat jemuran. "Biaya sewa mulai dari Rp 156.000 hingga Rp 234.000 per bulan. Untuk tiga bulan pertama, gratis," tutur Ageng.

Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Cakung akan mendata anak-anak sekolah dari Kalijodo untuk didistribusikan ke sekolah yang terdekat, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK.

Kemarin, penertiban wilayah Kalijodo memasuki masa tujuh hari peringatan pertama yang akan berakhir Rabu mendatang. Setelah itu, menurut rencana, Pemprov DKI akan mengeluarkan SP II, yang berlaku tiga hari, lalu SP III. Pengosongan lahan akan dilaksanakan 29 Februari.

Menurut rencana, Pemprov DKI melibatkan sekitar 4.000 personel satuan polisi pamong praja dan dibantu TNI Polri untuk pembongkaran bangunan.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafid Abbas menyarankan Pemrov DKI melakukan persuasi dan mengedepankan sisi kemanusiaan. Sebab, langkah intimidasi akan meninggalkan trauma dan perasaan menjadi musuh negara. Rasa ini bisa terus hadir, bahkan setelah pembongkaran. Hal ini bisa berimplikasi negatif kelak.

Disinggung mengenai peran sebagai mediator, Hafid mengatakan, tim Komnas HAM melihat langsung kondisi masyarakat terlebih dahulu. "Selain berdialog dengan banyak pihak, kami juga memantau konsistensi Pemprov melakukan pengembalian fungsi lahan," tambah Hafid. (DEA/NEL/JAL/C09/FRO/MKN)

Sumber: Kompas | 20 Februari 2016

Berikan komentar.